Program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak dibicarakan dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Sejak diluncurkan, MBG langsung menarik perhatian publik karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Dalam perjalanan satu tahun terakhir, MBG jadi sorotan karena dampaknya yang…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya dalam rapat bersama Komisi II DPR RI yang sempat menjadi perhatian publik. Menurut Tito, absennya beliau disebabkan oleh agenda mendadak yang bersifat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Dalam keterangan persnya, Mendagri menyampaikan bahwa agenda yang bersifat mendesak tersebut berkaitan dengan koordinasi lintas kementerian dalam…
Isu penahanan kembali Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan publik. Banyak yang mempertanyakan prosedur yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait tidak diborgolnya tangan Yaqut saat proses penahanan. KPK pun akhirnya buka suara untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut, sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat. Penjelasan KPK Soal Tidak Diborgol Pihak…
Perdebatan mengenai pidana denda dalam hukum pidana Indonesia kembali mengemuka, khususnya terkait bagaimana hakim menentukan besaran denda yang adil bagi terdakwa. Salah satu isu penting adalah tafsir frasa “secara nyata” dalam penjatuhan pidana denda, yang memunculkan pertanyaan mendasar: haruskah hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi atau “dompet” terdakwa? Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah menetapkan Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengumpulan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. Penetapan tersangka ini memperkuat komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya yang melibatkan pejabat publik. Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menerima…
Upaya reformasi politik di Malaysia kembali menghadapi hambatan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) pembatasan masa jabatan Perdana Menteri Malaysia gagal lolos dalam proses legislasi. Kegagalan ini menjadi sorotan publik sekaligus dianggap sebagai alarm keras bagi pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang sebelumnya berkomitmen mendorong reformasi tata kelola pemerintahan. RUU tersebut sebelumnya diharapkan menjadi langkah penting dalam…