BANDA ACEH – Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026, yang seharusnya menjadi momentum mengenang berakhirnya konflik bersenjata justru berubah menjadi sorotan nasional setelah terjadi aksi penurunan bendera Merah Putih dan pengibaran bendera Bulan Bintang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi kericuhan antara massa dan aparat. Polisi melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa setelah terjadi pelemparan batu dan kerusakan sejumlah kendaraan.
Peristiwa ini langsung memicu reaksi dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI sekaligus mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta aparat penegak hukum mengusut insiden tersebut secara menyeluruh. Di sisi lain, Pemerintah Aceh bersama DPRA memilih jalur konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan penggunaan Bendera Bulan Bintang.
Hari Damai Justru Diwarnai Kericuhan
Hari Damai Aceh diperingati setiap 15 Agustus untuk mengenang penandatanganan MoU Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Namun, peringatan tahun ini di kawasan Masjid Raya Baiturrahman diwarnai aksi yang membuat suasana memanas.
Menurut laporan kepolisian dan ANTARA, kericuhan bermula ketika seseorang atau sejumlah peserta memanjat tiang bendera, menurunkan Merah Putih, kemudian menggantinya dengan bendera Bulan Bintang. Setelah bendera tersebut berkibar, situasi berubah tegang dan terjadi benturan antara sebagian massa dengan aparat.
Polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
Sejumlah kendaraan di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami kerusakan. Polda Aceh menyebut beberapa warga sempat diamankan, tetapi kemudian dibebaskan setelah Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menemui massa.
Bamsoet: Pengibaran Harus Diusut
Reaksi keras datang dari parlemen.
Bambang Soesatyo meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional terhadap pengibaran Bendera Bulan Bintang sekaligus tindakan menurunkan Merah Putih.
Menurut Bamsoet, penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas tetapi terukur, sehingga tidak justru memperluas ketegangan di tengah masyarakat Aceh. Ia juga meminta aparat membedakan warga yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan individu yang terlibat provokasi, kekerasan, perusakan, atau tindakan terhadap simbol negara.
Pesan Bamsoet cukup jelas: tindakan hukum tetap diperlukan, tetapi jangan sampai insiden tersebut digeneralisasi seolah-olah merepresentasikan seluruh masyarakat Aceh.
“Jangan sampai ulah segelintir orang kemudian digeneralisasi sebagai sikap seluruh masyarakat Aceh.”
Menurutnya, pengalaman Aceh menunjukkan bahwa perbedaan dan konflik dapat diselesaikan melalui meja perundingan. Karena itu, berbagai persoalan mengenai kekhususan Aceh, kesejahteraan, sumber daya alam, infrastruktur, maupun persoalan lainnya harus diperjuangkan melalui jalur politik, hukum, dan dialog.
Pemerintah Aceh dan DPRA Pilih Konsultasi ke Mendagri
Sementara itu, respons dari Pemerintah Aceh dan DPRA mengambil jalur berbeda.
Kedua pihak sepakat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk meminta kepastian hukum mengenai Bendera Bulan Bintang. Kesepakatan tersebut muncul setelah rapat yang membahas kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh.
Langkah tersebut penting karena persoalan bendera Aceh memang telah lama berada dalam wilayah abu-abu hukum.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tercatat masih berstatus berlaku dalam basis data JDIH nasional, tetapi sejak lama terdapat persoalan mengenai kesesuaiannya dengan aturan pemerintah pusat, terutama karena desain Bendera Bulan Bintang dinilai memiliki kemiripan dengan simbol GAM.
Karena persoalan hukum tersebut belum benar-benar selesai, penggunaan simbol Bulan Bintang dalam ruang publik terus menjadi isu sensitif.
Mengapa Bendera Bulan Bintang Sangat Sensitif?
Bendera Bulan Bintang tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik Aceh.
Simbol tersebut pernah digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka, sehingga memiliki dua dimensi makna yang berbeda.
Bagi sebagian masyarakat Aceh, simbol tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari identitas dan sejarah daerah.
Namun bagi pemerintah pusat dan sebagian masyarakat lainnya, penggunaannya dapat menimbulkan kekhawatiran apabila dimaknai sebagai simbol separatisme atau tantangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di sinilah persoalan hukum dan sejarah bertemu.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan ruang bagi Aceh untuk mempunyai bendera sebagai lambang kekhususan daerah. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 mengatur larangan lambang daerah yang memiliki kemiripan dengan simbol organisasi terlarang atau gerakan separatis. Persinggungan kedua aturan inilah yang selama bertahun-tahun membuat persoalan Bendera Aceh belum menemukan penyelesaian final.
Aparat: Situasi Aceh Tetap Kondusif
Setelah kericuhan, Polda Aceh menyatakan kondisi keamanan telah kembali terkendali.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan zikir dalam rangka Hari Damai Aceh telah selesai dan situasi dapat segera dikendalikan. TNI dan Polri juga meningkatkan patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Polda Aceh mengajak masyarakat tidak memperpanjang ketegangan.
Pesan yang disampaikan aparat adalah agar seluruh elemen masyarakat ikut menjaga persatuan, saling menghormati, dan mempertahankan kondisi Aceh tetap aman.
Situasi tersebut penting karena peristiwa yang terjadi bukan sekadar persoalan bendera, tetapi berlangsung di tengah momentum peringatan perdamaian yang memiliki nilai historis sangat besar.
Polisi Sempat Mengamankan Sejumlah Warga
Polda Aceh sebelumnya mengakui bahwa beberapa peserta sempat diamankan setelah bentrokan terjadi.
Namun, Kapolda Aceh kemudian menemui massa dan menyampaikan bahwa warga yang diamankan akan dibebaskan. Data mengenai keseluruhan jumlah orang yang diamankan dan dampak korban saat itu masih dalam proses pendataan.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa aparat berusaha meredakan situasi setelah bentrokan daripada membiarkan persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Langkah ini sejalan dengan pesan Bamsoet yang meminta proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak memperluas konflik.
Muncul Dugaan Ada yang Menggerakkan
Dinamika menjadi semakin menarik setelah rapat Forkopimda Aceh pada Minggu, 16 Agustus, memunculkan dugaan bahwa kericuhan tersebut bukan semata tindakan spontan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan dalam rapat tersebut disampaikan adanya dugaan pihak tertentu yang “menggerakkan” kejadian dan bahkan melibatkan anak-anak di bawah umur. Ia menyebut informasi itu berkaitan dengan temuan intelijen di lapangan.
Namun, dugaan tersebut masih berada pada tahap informasi dan perlu dibuktikan melalui penyelidikan.
Karena itu, penting untuk membedakan antara dugaan adanya aktor penggerak dengan fakta hukum yang sudah terbukti.
Penyelidikan aparat akan menjadi penentu apakah benar terdapat aktor tertentu di balik aksi tersebut atau tidak.
Jusuf Kalla Minta Perdamaian Jangan Rusak
Tokoh yang memiliki hubungan sangat erat dengan proses perdamaian Aceh, Jusuf Kalla, juga memberikan tanggapan.
Mantan Wakil Presiden RI itu menilai perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun telah membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Aceh.
Karena itu, ia mengingatkan agar berbagai persoalan yang muncul tidak sampai mengganggu capaian perdamaian yang sudah dibangun selama lebih dari dua dekade.
JK juga menilai kericuhan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal Aceh dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan daerah daripada aksi penolakan terhadap pemerintah pusat.
Namun, ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak merepresentasikan mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian.
Tokoh Perdamaian: Jangan Jadikan Simbol Sejarah untuk Kepentingan Lain
Tokoh sekaligus negosiator perdamaian Aceh dari Finlandia, Juha Christensen, juga meminta masyarakat menempatkan Bendera GAM dalam konteks sejarah.
Ia mengingatkan bahwa simbol tersebut sebaiknya dihormati sebagai bagian dari sejarah Aceh dan proses perdamaian, bukan digunakan untuk kepentingan lain yang berpotensi memicu ketegangan baru.
Pandangan tersebut memberikan perspektif penting.
Sebuah simbol dapat mempunyai nilai sejarah yang besar, tetapi penggunaannya dalam situasi tertentu tetap dapat menghasilkan konsekuensi politik dan keamanan.
Persoalan Bendera Belum Selesai
Kericuhan terbaru kembali memperlihatkan bahwa persoalan Bendera Aceh belum benar-benar selesai.
Bahkan, setelah peristiwa tersebut, Pemerintah Aceh dan DPRA memilih meminta kepastian kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri.
Langkah tersebut bisa menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik temu.
Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat tidak terus berada dalam situasi di mana suatu simbol memiliki legitimasi dalam satu aturan daerah, tetapi menghadapi persoalan dengan aturan pemerintah pusat.
Tanpa kepastian, potensi konflik interpretasi akan terus muncul.
Jangan Sampai Hari Damai Menjadi Luka Baru
Peristiwa 15 Agustus 2026 merupakan ironi besar bagi Aceh.
Pada hari yang seharusnya menjadi simbol berakhirnya konflik, justru terjadi kericuhan yang dipicu oleh persoalan simbol dan identitas.
Namun, insiden tersebut juga belum berarti bahwa perdamaian Aceh gagal.
Polda menyatakan kondisi telah kembali kondusif. Sejumlah warga yang sempat diamankan telah dibebaskan. Pemerintah Aceh dan DPRA memilih jalur konsultasi hukum, sementara tokoh nasional menyerukan agar seluruh pihak menahan diri.
Yang menjadi pekerjaan rumah sekarang adalah memastikan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Pengibaran Bendera Bulan Bintang perlu ditangani berdasarkan hukum, tetapi aspirasi masyarakat Aceh juga harus didengar melalui jalur politik dan dialog.
Sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa tindakan yang merendahkan atau mengganti simbol negara dapat memicu konsekuensi hukum dan memperlebar ketegangan.
Karena itu, langkah paling penting sekarang bukan saling menuduh.
Melainkan mengungkap fakta, memberikan kepastian hukum, dan menjaga perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah selama 21 tahun.
