JAKARTA — Kabar mengenai warga negara Israel yang dapat tinggal bahkan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Pertanyaan yang muncul sederhana, tetapi menyimpan persoalan hukum dan kebijakan yang cukup kompleks: jika Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, bagaimana warga negara Israel bisa memperoleh izin masuk, tinggal, hingga melakukan kegiatan bisnis di Indonesia?

Jawabannya berkaitan dengan mekanisme calling visa, izin tinggal tertentu, serta prinsip bahwa kebijakan keimigrasian Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan diplomatik antarnegara.

Pemerintah memang tidak membuka akses masuk secara bebas bagi warga negara Israel. Mereka termasuk dalam kategori yang membutuhkan mekanisme khusus sebelum dapat memperoleh visa. Dalam data yang pernah disampaikan pemerintah, hingga akhir November 2025 terdapat 51 rekomendasi calling visa bagi warga negara Israel. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa pemberian visa tersebut tidak diputuskan oleh satu kementerian saja, melainkan melalui pembahasan lintas instansi.

🇮🇱 Tidak Ada Hubungan Diplomatik, tetapi Bukan Berarti Pintu Masuk Tertutup Total

Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis berarti setiap warga negara Israel dilarang memasuki wilayah Indonesia dalam keadaan apa pun.

Dalam sistem keimigrasian, Indonesia menerapkan calling visa bagi negara tertentu yang dinilai memerlukan pemeriksaan dan pertimbangan lebih lanjut.

Calling visa justru merupakan mekanisme penyaringan tambahan, bukan fasilitas masuk bebas.

Artinya, pemohon dari negara yang termasuk kategori tersebut harus melalui proses penilaian sebelum visanya dapat diterbitkan. Kajian tersebut dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keimigrasian.

🔎 Apa Sebenarnya Calling Visa?

Secara sederhana, calling visa merupakan mekanisme yang membuat permohonan visa tertentu harus mendapatkan penilaian khusus sebelum orang asing tersebut diperbolehkan masuk.

Dalam kasus warga negara Israel, prosesnya menjadi lebih sensitif karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Sejumlah kajian mengenai kebijakan ini menjelaskan bahwa prosesnya melibatkan koordinasi lintas lembaga melalui mekanisme Clearance House, sehingga keputusan tidak semata-mata berada di tangan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa permohonan warga Israel dibahas bersama oleh sejumlah instansi sebelum keputusan diberikan.

🏠 Lalu, Bagaimana Bisa Tinggal Lama di Indonesia?

Kunci berikutnya adalah jenis visa dan izin tinggal.

Seseorang yang memperoleh izin masuk tidak serta-merta memiliki kebebasan tanpa batas. Lama tinggal dan kegiatan yang boleh dilakukan tetap bergantung pada jenis visa serta izin tinggal yang diberikan.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan berbagai jenis visa tinggal terbatas, termasuk untuk kegiatan investasi, bisnis, pekerjaan tertentu, maupun penyatuan keluarga. Pemegang izin tinggal tertentu dapat melakukan aktivitas yang diperbolehkan sesuai kategori izinnya.

Dengan kata lain:

Visa masuk bukan berarti izin tinggal permanen.

Izin tinggal bukan berarti bebas melakukan semua aktivitas.

Setiap kegiatan harus sesuai dengan dasar hukum dan kategori izin yang dimiliki.

💼 Bagaimana WNA Bisa Membuka Usaha?

Bagian inilah yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman.

Warga negara asing pada prinsipnya dapat melakukan kegiatan investasi atau mendirikan perusahaan di Indonesia dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Ditjen Imigrasi menyediakan kategori izin tinggal terbatas yang secara eksplisit dapat digunakan untuk kegiatan bisnis, investasi, dan pendirian perusahaan, termasuk bagi orang asing yang menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan tempat mereka menanamkan modal, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, yang menentukan bukan sekadar kewarganegaraan seseorang.

Yang menentukan adalah:

jenis izin tinggal,

status investasi,

badan usaha,

izin kerja bila diperlukan,

serta

kepatuhan terhadap regulasi Indonesia.

⚠️ Tinggal di Indonesia Tidak Berarti Bebas Bekerja

Ini merupakan hal penting.

Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa orang asing tidak boleh melakukan pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Pemegang izin kunjungan, misalnya, tidak otomatis memiliki hak untuk bekerja atau menjual barang dan jasa di Indonesia.

Karena itu, apabila seorang warga negara asing terlihat menjalankan bisnis di Indonesia, pertanyaan hukumnya bukan hanya:

“Dia warga negara mana?”

Tetapi:

“Dengan izin apa dia berada di Indonesia dan dalam kapasitas hukum apa dia menjalankan kegiatan tersebut?”

Pertanyaan kedua jauh lebih penting dalam penegakan hukum keimigrasian.

🏢 Ada Perbedaan antara Investor dan Pekerja

Seorang WNA dapat berada di Indonesia sebagai investor, tetapi status tersebut tidak identik dengan menjadi pekerja biasa.

Ditjen Imigrasi memiliki kategori visa yang memungkinkan orang asing melakukan kegiatan investasi dan bisnis tertentu, termasuk pendirian perusahaan serta posisi tertentu di perusahaan yang didirikannya, dengan syarat-syarat yang ditentukan pemerintah.

Sementara kegiatan kerja sebagai tenaga profesional atau pekerja asing memiliki aturan lain.

Karena itu, istilah “buka usaha” juga perlu diperjelas.

Mendirikan badan usaha dan menjalankan operasional perusahaan melalui status yang sah berbeda dengan bekerja secara informal tanpa izin.

🛂 Mengapa Pemerintah Tetap Mengizinkan?

Pertanyaan berikutnya adalah: mengapa pemerintah tidak melarang seluruh warga negara Israel masuk?

Jawabannya terkait dengan sistem hukum keimigrasian dan kepentingan negara.

Indonesia menerapkan kebijakan imigrasi selektif. Artinya, orang asing dapat masuk selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan maupun kepentingan nasional.

Dalam mekanisme calling visa, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penilaian kasus per kasus sebelum memberikan rekomendasi atau visa. Pemerintah juga dapat menolak permohonan apabila persyaratan dan pertimbangannya tidak terpenuhi.

Dengan mekanisme tersebut, Indonesia dapat tetap mempertahankan kebijakan politik luar negeri terhadap Israel sekaligus menjalankan aturan keimigrasian secara individual terhadap orang asing.

🇮🇩 Kebijakan Ini Menimbulkan Perdebatan

Penerbitan calling visa bagi warga Israel bukan isu yang sepenuhnya bebas kontroversi.

Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut perlu dipertanyakan karena menyangkut hubungan Indonesia dengan Palestina dan sikap politik luar negeri Indonesia.

Di sisi lain, pendukung mekanisme ini melihat calling visa justru sebagai alat kontrol, karena warga negara Israel tidak dapat masuk menggunakan mekanisme visa biasa dan harus melalui pemeriksaan tambahan. Perdebatan tersebut telah muncul dalam berbagai analisis publik sejak pemerintah mengungkap adanya rekomendasi calling visa bagi warga Israel.

Perbedaan pandangan tersebut penting dicatat agar publik dapat membedakan antara fakta hukum dan penilaian politik.

🔍 Lalu Apa yang Sebenarnya Perlu Diawasi?

Jika ada warga negara Israel yang tinggal atau menjalankan bisnis di Indonesia, pengawasan pemerintah seharusnya berfokus pada aspek yang objektif.

Pertama, apakah izin tinggalnya sah?

Kedua, apakah aktivitasnya sesuai dengan izin yang dimiliki?

Ketiga, apakah kegiatan usahanya memiliki badan hukum dan izin yang diwajibkan?

Keempat, apakah ada pelanggaran keimigrasian, ketenagakerjaan, perpajakan, atau aturan sektoral lainnya?

Dengan pendekatan ini, persoalannya dapat dinilai berdasarkan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kewarganegaraan.

🌏 Fenomena Ini Bukan Berarti Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik

Adanya warga negara Israel yang memperoleh visa atau izin tinggal tidak sama dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

Dua hal tersebut berada dalam ranah yang berbeda.

Hubungan diplomatik adalah keputusan politik dan hubungan antarnegara.

Visa dan izin tinggal adalah instrumen administrasi serta hukum untuk mengatur keberadaan individu asing di wilayah Indonesia.

Karena itu, seseorang bisa saja memperoleh izin masuk secara individual tanpa berarti Indonesia telah mengubah posisi diplomatiknya.

💡 Mengapa Informasi Ini Penting Dipahami Publik?

Isu mengenai warga Israel di Indonesia sering menjadi bahan perdebatan karena menyentuh tiga hal sekaligus:

politik luar negeri,

keamanan nasional,

dan

kepentingan ekonomi.

Ketiganya tidak selalu berjalan dalam arah yang sama.

Pemerintah harus menjaga kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri, tetapi pada saat yang sama juga harus menerapkan hukum keimigrasian secara konsisten.

Karena itu, berita mengenai satu atau beberapa warga negara Israel yang tinggal atau berusaha di Indonesia sebaiknya tidak langsung disimpulkan sebagai perubahan kebijakan diplomatik Indonesia.

🚨 Jangan Samakan Semua Warga Asing

Satu hal lain yang penting adalah tidak menggeneralisasi.

Setiap WNA dinilai berdasarkan dokumen, tujuan kedatangan, jenis visa, izin tinggal, serta kegiatan yang dijalankan.

Jika seseorang memenuhi ketentuan, ia dapat memperoleh izin sesuai aturan.

Sebaliknya, jika ditemukan penyalahgunaan izin, pelanggaran hukum, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan status keimigrasian, pemerintah dapat mengambil tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri menegaskan bahwa orang asing wajib mematuhi batas waktu tinggal dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

📰 Kesimpulan

Fenomena warga negara Israel yang dapat tinggal hingga menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia memang memunculkan banyak pertanyaan. Namun secara hukum, keberadaan mereka dapat terjadi melalui mekanisme keimigrasian khusus, terutama calling visa, lalu dilanjutkan dengan jenis izin tinggal yang sesuai dengan tujuan keberadaannya.

Indonesia tidak memberikan akses bebas kepada warga negara Israel. Justru, mereka termasuk dalam kelompok yang membutuhkan pemeriksaan dan pertimbangan khusus sebelum mendapatkan visa.

Di sisi lain, sistem keimigrasian Indonesia memang memungkinkan orang asing tertentu melakukan investasi, bisnis, dan pendirian perusahaan apabila memenuhi seluruh persyaratan hukum.