
GAZA – Uganda dan Burundi mulai membahas kemungkinan pengerahan pasukan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) atau pasukan stabilisasi internasional.
Pembahasan tersebut berlangsung ketika pejabat militer dari kedua negara mengunjungi Israel. Mereka membahas rencana keterlibatan dalam pasukan internasional yang diusulkan untuk membantu menjaga keamanan Gaza setelah gencatan senjata.
Namun, belum semua keputusan final. Uganda telah memperoleh persetujuan parlemen untuk mengirim pasukan, sedangkan Burundi masih berada dalam tahap pembahasan.
Uganda Sudah Dapat Persetujuan Parlemen
Parlemen Uganda menyetujui rencana pemerintah untuk mengerahkan pasukan Uganda Peoples’ Defence Forces (UPDF) ke Gaza.
Persetujuan tersebut diberikan pada 6 Agustus 2026. Pemerintah Uganda menyebut pengerahan pasukan berkaitan dengan upaya mendukung perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Gaza.
Uganda kemudian melanjutkan pembahasan teknis mengenai keterlibatan pasukannya dalam misi internasional tersebut.
Menurut laporan AP, Uganda berkomitmen sekitar 1.200 personel untuk misi tersebut. Namun, rincian akhir mengenai pengerahan pasukan masih dalam proses penyelesaian.
Burundi Belum Tetapkan Jumlah Pasukan
Berbeda dengan Uganda, Burundi belum menetapkan secara resmi jumlah pasukan yang akan dikirim ke Gaza.
Pejabat militer Burundi ikut dalam delegasi yang mengunjungi Israel. Mereka membahas kemungkinan keterlibatan Burundi dalam pasukan stabilisasi internasional.
Seorang pejabat dari Board of Peace mengatakan Burundi menunjukkan ketertarikan terhadap misi tersebut. Namun, belum ada kesepakatan final mengenai jumlah personel maupun jadwal pengerahan.
Karena itu, informasi mengenai jumlah pasukan Burundi masih belum dapat dipastikan.
Delegasi Militer Kunjungi Israel
Pejabat militer Uganda dan Burundi mengunjungi Israel untuk membahas rencana pengerahan pasukan.
Kunjungan tersebut juga mencakup pembahasan mengenai kondisi di Gaza dan persiapan misi stabilisasi.
Sebelumnya, pejabat senior dari kedua negara dilaporkan mengunjungi wilayah Rafah dalam rangka survei sebelum pengerahan pasukan. Kunjungan itu menjadi bagian dari pembicaraan awal dengan pihak pertahanan Israel.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan pasukan internasional mulai memasuki tahap persiapan lapangan.
Apa Tugas Pasukan Internasional di Gaza?
Pasukan stabilisasi internasional dirancang untuk menjalankan sejumlah tugas keamanan di Gaza.
Salah satunya adalah memantau pelaksanaan gencatan senjata. Pasukan tersebut juga direncanakan membantu melatih polisi Palestina dan mendukung keamanan distribusi bantuan kemanusiaan.
Misi tersebut merupakan bagian dari rencana pascaperang yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Board of Peace.
Namun, pelaksanaan misi masih menghadapi berbagai kendala politik dan keamanan.
Target Pasukan Mencapai 20.000 Personel
Rencana awal pasukan stabilisasi internasional menargetkan sekitar 20.000 personel.
Pasukan tersebut akan dipimpin oleh Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers. Sejumlah negara telah menyatakan komitmen untuk ikut serta, termasuk Maroko, Kosovo, Kazakhstan, dan Albania.
Meski demikian, jumlah personel yang sudah mendapatkan komitmen masih jauh dari target.
Karena itu, keterlibatan Uganda dan kemungkinan bergabungnya Burundi menjadi perkembangan penting bagi pembentukan pasukan tersebut.
Burundi Punya Pengalaman Misi Perdamaian
Uganda dan Burundi memiliki pengalaman dalam operasi penjaga perdamaian di Afrika.
Kedua negara telah lama mengerahkan pasukan ke Somalia sebagai bagian dari operasi Uni Afrika untuk menghadapi kelompok Al-Shabaab.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan kedua negara dinilai memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam misi keamanan internasional di Gaza.
Namun, kondisi Gaza memiliki karakteristik keamanan dan politik yang berbeda dari operasi militer di Somalia.
Rencana Pasukan Masih Menghadapi Hambatan
Pembentukan International Stabilization Force belum berjalan sepenuhnya sesuai rencana.
Kesepakatan mengenai gencatan senjata, penarikan pasukan Israel, dan pelucutan senjata Hamas masih menjadi persoalan.
AP melaporkan bahwa Israel dan Hamas masih berbeda pendapat mengenai sejumlah ketentuan penting dalam rencana tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menolak penarikan pasukan dari wilayah Gaza yang masih dikuasai Israel sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya.
Kondisi tersebut membuat pengerahan pasukan internasional belum dapat dilakukan secara penuh.
Amerika Serikat Siapkan Dana untuk Misi Gaza
Amerika Serikat juga telah menyiapkan dukungan finansial untuk pasukan stabilisasi tersebut.
Pemerintahan Trump mengalokasikan lebih dari 206 juta dolar AS untuk mendukung infrastruktur, peralatan, kendaraan, dan kebutuhan operasional International Stabilization Force.
Dana tersebut menjadi salah satu tanda bahwa Washington masih berupaya menjalankan rencana pascaperang di Gaza.
Namun, pelaksanaan misi tetap bergantung pada kesepakatan politik dan keamanan di lapangan.
Uganda dan Burundi Jadi Sorotan
Keterlibatan Uganda dan Burundi menjadi perhatian karena kedua negara memiliki pengalaman panjang dalam operasi keamanan internasional.
Uganda sudah mengambil langkah resmi melalui persetujuan parlemen. Sementara itu, Burundi masih mempertimbangkan bentuk keterlibatannya.
Dengan demikian, belum tepat menyebut bahwa kedua negara sudah resmi mengirim pasukan ke Gaza.
Fakta terbaru menunjukkan Uganda telah mendapat persetujuan untuk mengerahkan pasukan ke Gaza, sedangkan Burundi masih membahas kemungkinan bergabung. Pejabat militer kedua negara telah mengunjungi Israel untuk membicarakan rencana pengerahan dalam International Stabilization Force.
Jika proses politik dan keamanan di Gaza memenuhi persyaratan, Uganda dan kemungkinan Burundi dapat menjadi bagian dari misi internasional yang bertugas menjaga stabilitas, membantu keamanan bantuan kemanusiaan, serta mendukung pelatihan kepolisian Palestina.