Dasco Panggil Menteri, Mengapa Konflik Agraria Jadi Prioritas?
Menurut Dasco, penyelesaian persoalan agraria membutuhkan desain besar yang tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
Namun, persoalan di lapangan terus bermunculan.
Karena itu, menurut Dasco, konflik yang sudah mendesak tidak bisa menunggu selesainya seluruh proses kebijakan.
Inilah alasan DPR mempertemukan berbagai kementerian yang memiliki kewenangan terkait pertanahan, kawasan hutan, hingga pembangunan desa.
Tujuannya sederhana:
masalah yang sudah jelas dan mendesak diharapkan bisa langsung dibicarakan oleh pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Siapa Saja yang Hadir?
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting.
Dari DPR, hadir Wakil Ketua DPR RI:
- Sufmi Dasco Ahmad
- Saan Mustopa
- Cucun Ahmad Syamsurijal
Sementara pemerintah diwakili antara lain oleh:
- Mensesneg Prasetyo Hadi
- Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
- Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika juga hadir untuk menyampaikan persoalan yang terjadi di lapangan.
Komposisi peserta tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria memang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja.
Masalahnya: Satu Lahan Bisa Bersinggungan dengan Banyak Kepentingan
Konflik agraria sering kali memiliki persoalan yang kompleks.
Satu bidang tanah dapat bersinggungan dengan status kawasan hutan, hak guna usaha, aset perusahaan negara, sertifikat masyarakat, hingga tata ruang daerah.
Akibatnya, ketika muncul sengketa, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menerbitkan satu keputusan.
Diperlukan koordinasi lintas sektor.
Inilah salah satu alasan mengapa Dasco mempertemukan sejumlah kementerian sekaligus.
Dasco Soroti Pansus Agraria
Selain konflik yang terjadi di lapangan, pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan Panitia Khusus (Pansus) Agraria di DPR.
Dasco menilai pembahasan melalui mekanisme besar membutuhkan waktu, sementara konflik di lapangan terus terjadi.
Ia menekankan bahwa persoalan yang datang silih berganti harus tetap ditangani dengan cepat.
Dengan kata lain, DPR menghadapi dua pekerjaan sekaligus:
membangun kebijakan jangka panjang dan menyelesaikan kasus mendesak yang sudah terjadi.
KPA Diminta Buka Persoalan yang Paling Mendesak
Salah satu bagian penting dari pertemuan tersebut adalah kesempatan bagi KPA untuk menyampaikan berbagai persoalan agraria langsung kepada pejabat pemerintah.
Dasco meminta persoalan yang dipaparkan diprioritaskan pada kasus yang paling mendesak.
Tujuannya agar masalah tertentu dapat langsung dibicarakan dan, jika memungkinkan, disepakati langkah penyelesaiannya di forum tersebut.
Ini membuat pertemuan tersebut bukan sekadar forum diskusi.
Ada dorongan agar kasus konkret dibawa langsung ke meja pengambil keputusan.
Konflik Agraria Bukan Sekadar Masalah Sertifikat
Banyak orang melihat konflik tanah hanya sebagai persoalan siapa pemilik sebuah bidang lahan.
Padahal, persoalannya bisa jauh lebih rumit.
Ada masyarakat yang telah lama menggarap lahan.
Ada kawasan yang status hukumnya berubah.
Ada perusahaan yang memiliki klaim atau izin tertentu.
Ada pula persoalan tata ruang dan batas kawasan.
Ketika seluruh kepentingan tersebut bertabrakan, konflik bisa berlangsung bertahun-tahun.
Dan semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula dampaknya bagi masyarakat.
Mengapa Petani Sering Menjadi Pihak yang Paling Tertekan?
Bagi petani, tanah bukan sekadar aset.
Tanah merupakan tempat mereka bekerja dan menghasilkan pendapatan.
Ketika status lahan tidak jelas atau terjadi sengketa, aktivitas pertanian dapat terganggu.
Akses terhadap bantuan, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga kepastian investasi di tingkat desa juga dapat ikut terdampak.
Karena itu, penyelesaian konflik agraria memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sangat besar.
Raja Juli Sebelumnya Dorong Percepatan Reforma Agraria
Pembahasan kali ini juga sejalan dengan dorongan pemerintah untuk mempercepat reforma agraria.
Pada September 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan perlunya kerja sama antarsektor untuk mengurai kebuntuan dalam penyelesaian konflik agraria. Ia juga menyebut pentingnya kelembagaan yang dapat menjembatani berbagai kementerian dan pengambil kebijakan.
Artinya, kebutuhan koordinasi lintas kementerian bukan persoalan baru.
Yang menjadi tantangan adalah bagaimana koordinasi tersebut menghasilkan penyelesaian konkret.
Masalah Besar: Jangan Sampai Rapat Berakhir Tanpa Keputusan
Ini menjadi pertanyaan penting dari pertemuan tersebut.
Rapat lintas kementerian tentu penting.
Namun masyarakat yang mengalami konflik membutuhkan lebih dari sekadar pembahasan.
Mereka membutuhkan:
kepastian status tanah, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, serta keputusan yang dapat dilaksanakan.
Karena itu, keberhasilan pertemuan tersebut pada akhirnya akan dinilai dari apa yang terjadi setelah rapat.
Apakah ada kasus yang benar-benar selesai?
Apakah ada kebijakan baru?
Apakah ada tenggat waktu?
Dan siapa yang bertanggung jawab?
Momentum untuk Membenahi Tata Kelola Agraria
Pertemuan DPR dan pemerintah ini sebenarnya membuka peluang untuk membahas persoalan yang lebih besar: bagaimana membangun tata kelola agraria yang lebih sederhana dan tidak saling tumpang tindih.
Selama kewenangan tersebar di banyak lembaga tanpa koordinasi yang kuat, penyelesaian sengketa berpotensi berjalan lambat.
Karena itu, koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu kunci.
Yang Ditunggu Masyarakat Bukan Hanya Janji
Konflik agraria merupakan persoalan yang sensitif.
Kesalahan dalam penanganannya dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, kegiatan ekonomi, bahkan keamanan di suatu wilayah.
Karena itu, transparansi juga penting.
Masyarakat perlu mengetahui:
- kasus apa yang sedang ditangani;
- siapa yang bertanggung jawab;
- bagaimana proses penyelesaiannya;
- kapan target penyelesaian;
- dan apa keputusan akhirnya.
Semakin jelas prosesnya, semakin kecil ruang munculnya ketidakpercayaan.
Apa Dampaknya Jika Konflik Agraria Tak Segera Diselesaikan?
Jika konflik terus berlarut, dampaknya dapat meluas.
Pertama, kepastian investasi dan ekonomi lokal dapat terganggu.
Kedua, masyarakat dapat kehilangan kesempatan mengembangkan lahan secara produktif.
Ketiga, konflik sosial dapat semakin tajam.
Keempat, pemerintah harus terus mengalokasikan sumber daya untuk menangani sengketa yang sebenarnya dapat diselesaikan lebih awal.
Karena itu, penyelesaian konflik agraria bukan hanya persoalan hukum pertanahan.
Ini juga menyangkut ekonomi, kesejahteraan, pembangunan desa, dan stabilitas sosial.
DPR Kini Mendorong Penyelesaian Lebih Cepat
Pertemuan Dasco dengan para menteri menunjukkan adanya dorongan agar penyelesaian konflik agraria tidak berjalan sendiri-sendiri.
KPA dapat menyampaikan masalah.
Kementerian dapat memberikan kewenangan dan solusi.
DPR dapat mengawasi.
Dan masyarakat dapat melihat perkembangan penyelesaiannya.
Jika mekanisme ini berjalan efektif, forum lintas kementerian dapat menjadi titik penting untuk menangani kasus-kasus yang selama ini tersendat.
Kesimpulan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat pemerintah untuk membahas konflik agraria yang dinilai mendesak. Pertemuan pada 11 Agustus 2026 tersebut melibatkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta perwakilan KPA.
Dasco menilai persoalan agraria membutuhkan desain besar yang memang memerlukan waktu, tetapi konflik yang sudah terjadi di lapangan tidak bisa menunggu terlalu lama. Karena itu, ia mendorong kasus-kasus yang mendesak dibahas langsung bersama kementerian terkait.
Kini tantangannya bukan lagi sekadar berapa banyak rapat yang digelar, tetapi berapa banyak konflik yang benar-benar berhasil diselesaikan.
