JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyerap berbagai masukan untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari penyesuaian aturan terkait status Jakarta hingga persoalan pemerintahan daerah dan reforma agraria.
Proses penyusunan Prolegnas 2027 dilakukan dengan melibatkan masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. DPR menegaskan proses tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas.
DPR Serap Aspirasi untuk Prolegnas 2027
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan penyusunan Prolegnas Prioritas 2027 harus membuka ruang partisipasi publik. Menurutnya, masukan dari daerah diperlukan agar rancangan undang-undang yang diprioritaskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mendorong partisipasi, menjaring aspirasi agar masyarakat berperan aktif,” ujar Bob Hasan dalam keterangannya setelah kunjungan kerja Baleg ke Banten.
Dengan demikian, pembahasan Prolegnas 2027 tidak hanya berfokus pada agenda legislasi di tingkat pusat. Kondisi dan kebutuhan daerah juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan regulasi yang dianggap penting dan mendesak.
Status Jakarta Masuk Perhatian
Salah satu isu yang muncul dalam penjaringan aspirasi adalah penyesuaian regulasi setelah perubahan status Jakarta.
Jakarta kini berstatus sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seiring dengan proses pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian sejumlah aturan agar tata kelola Jakarta memiliki dasar hukum yang sesuai dengan status barunya.
Baleg menyatakan masukan mengenai Jakarta akan dibahas lebih lanjut. Namun, sebuah usulan baru akan masuk dalam Prolegnas setelah mempertimbangkan urgensi serta mendapatkan kesepakatan dari fraksi dan unsur terkait.
Pengurangan Jumlah Anggota DPRD Ikut Disorot
Selain persoalan status Jakarta, pengurangan jumlah anggota DPRD juga menjadi salah satu isu yang muncul dalam proses penyerapan aspirasi Prolegnas 2027.
Baleg akan menelaah berbagai masukan tersebut sebelum menentukan apakah isu tersebut layak menjadi bagian dari prioritas legislasi nasional. Artinya, pembahasan masih berada dalam tahap pengumpulan dan pengkajian masukan, sehingga belum dapat dianggap sebagai keputusan final.
Reforma Agraria Jadi Agenda Penting
Isu lain yang mendapat perhatian adalah reforma agraria. DPR sebelumnya telah menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR.
RUU tersebut diarahkan untuk menangani berbagai persoalan pertanahan, termasuk ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat yang bergantung pada tanah.
Dalam pembahasannya, Baleg juga mengusulkan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang dirancang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Karena itu, reforma agraria menjadi salah satu isu penting dalam agenda legislasi DPR. Pembahasannya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini berlangsung.
DPR Pertimbangkan Persoalan Keuangan Daerah
Selain Jakarta dan reforma agraria, persoalan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian Baleg.
Baleg membuka peluang untuk mengkaji kembali UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Salah satu poin yang disorot adalah ketentuan mengenai proporsi belanja pegawai daerah yang maksimal 30 persen dari APBD.
Menurut Baleg, kondisi keuangan sejumlah daerah perlu menjadi bahan evaluasi. Penataan hubungan keuangan pusat dan daerah dinilai penting agar kebijakan fiskal dapat berjalan lebih proporsional.
Ketua Baleg Bob Hasan juga menyatakan persoalan perpajakan daerah dan hubungan keuangan pusat-daerah akan menjadi salah satu masukan yang dipertimbangkan dalam penyusunan Prolegnas 2027.
Prolegnas 2027 Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Penyusunan Prolegnas pada akhirnya akan menentukan rancangan undang-undang mana yang mendapat prioritas pembahasan pada 2027.
DPR menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, regulasi yang dihasilkan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Baleg juga menegaskan bahwa setiap masukan akan dipertimbangkan berdasarkan urgensi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan legislasi nasional.
Dengan agenda yang mencakup status Jakarta, pemerintahan daerah, reforma agraria, serta hubungan keuangan pusat dan daerah, penyusunan Prolegnas Prioritas 2027 akan menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan legislasi Indonesia.
