JAKARTA – Kabar menggembirakan datang bagi pelaku usaha di Indonesia. Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen sehingga biaya transaksi QRIS untuk nominal tertentu menjadi gratis bagi seluruh kategori merchant.

Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif 1 Oktober 2026 dan diharapkan memberikan ruang efisiensi lebih besar bagi pelaku usaha sekaligus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional.

Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: bukan berarti seluruh transaksi QRIS dalam jumlah berapa pun akan bebas biaya. Kebijakan gratis tersebut berlaku berdasarkan kategori merchant dan batas nominal transaksi.

Semua Merchant Bisa Menikmati MDR 0 Persen

Sebelumnya, MDR QRIS 0 persen untuk transaksi tertentu terutama diberikan kepada merchant Usaha Mikro (UMi).

Mulai 1 Oktober 2026, BI memperluas tarif 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000 pada seluruh kategori merchant, termasuk usaha kecil, menengah, dan besar.

Artinya, pedagang warung, toko, restoran, usaha jasa, hingga perusahaan yang masuk kategori merchant tertentu dapat menikmati penghapusan MDR untuk transaksi dalam batas tersebut.

Kebijakan ini tentu menjadi kabar menarik bagi pelaku usaha yang setiap hari menerima pembayaran digital.

Khusus Usaha Mikro, Batas Gratis Tetap Rp500 Ribu

Ada keuntungan tambahan bagi merchant Usaha Mikro (UMi).

BI tetap mempertahankan MDR 0 persen untuk transaksi QRIS hingga Rp500.000 bagi kategori usaha mikro. Sementara transaksi UMi di atas Rp500.000 dikenakan MDR sebesar 0,3 persen.

Dengan demikian, skemanya dapat digambarkan secara sederhana:

Kategori Merchant	Nilai Transaksi	MDR
Usaha Mikro (UMi)	≤ Rp500.000	0%
Usaha Mikro (UMi)	> Rp500.000	0,3%
Usaha Kecil/Menengah/Besar	≤ Rp100.000	0%
Usaha Kecil/Menengah/Besar	> Rp100.000	0,7%

Skema tersebut membuat pelaku usaha perlu memperhatikan kategori merchant dan nominal transaksi agar tidak salah memahami istilah “QRIS gratis.”

Apa Itu MDR QRIS?

Merchant Discount Rate atau MDR merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) ketika pelanggan melakukan transaksi menggunakan QRIS.

Yang perlu digarisbawahi, MDR merupakan beban merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

Jadi, jika pelanggan membayar makanan senilai Rp50.000 menggunakan QRIS, merchant tidak boleh menambahkan biaya MDR kepada pelanggan hanya karena pembayaran dilakukan melalui QRIS.

Dengan tarif 0 persen, seluruh nilai transaksi dalam batas yang ditentukan dapat diterima merchant tanpa potongan MDR.

Berapa Penghematan yang Bisa Didapat?

Mari gunakan contoh sederhana.

Sebelumnya, transaksi reguler sebesar Rp100.000 dengan MDR 0,7 persen berarti biaya MDR mencapai Rp700.

Jika tarifnya menjadi 0 persen, merchant dapat menghemat Rp700 untuk transaksi tersebut.

Bayangkan sebuah warung menerima 100 transaksi QRIS senilai Rp100.000 dalam satu hari.

Dengan MDR 0,7 persen, biaya yang secara teoritis dikenakan mencapai:

100 × Rp700 = Rp70.000 per hari.

Jika berlangsung selama 30 hari, nilainya menjadi sekitar Rp2,1 juta.

Dengan MDR 0 persen untuk transaksi yang memenuhi ketentuan, biaya MDR tersebut tidak lagi dipotong.

Bagi usaha dengan volume transaksi tinggi, efisiensi kecil per transaksi bisa berubah menjadi penghematan yang cukup berarti.

BI Ingin Digitalisasi Ekonomi Semakin Cepat

Kebijakan ini bukan sekadar memberikan keuntungan biaya bagi pedagang.

BI melihat sistem pembayaran sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi nasional.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa perluasan MDR 0 persen diharapkan memberikan ruang efisiensi bagi pelaku usaha, memperluas manfaat ekonomi digital, sekaligus mendukung daya beli masyarakat.

Dengan biaya transaksi yang lebih ringan, merchant diharapkan semakin tertarik menerima QRIS.

Pada akhirnya, semakin banyak pedagang yang menggunakan pembayaran digital, semakin luas pula ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Pedagang Kecil Bisa Mendapat Manfaat Besar

Bagi pedagang kecil, selisih ratusan rupiah mungkin terlihat sederhana.

Namun, jika transaksi terjadi puluhan atau ratusan kali dalam sehari, akumulasi biaya dapat menjadi cukup besar.

Penghapusan MDR untuk transaksi tertentu berarti uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar biaya transaksi dapat dialihkan untuk kebutuhan lain.

Misalnya:

• membeli bahan baku;
• menambah stok;
• membayar biaya operasional;
• memperbaiki kemasan;
• meningkatkan pelayanan;
• atau menjadi tambahan keuntungan usaha.

Inilah alasan mengapa kebijakan MDR 0 persen memiliki arti penting bagi UMKM.

QRIS Semakin Menjadi Bagian dari Kehidupan Sehari-hari

Dalam beberapa tahun terakhir, QRIS berkembang dari sekadar alternatif pembayaran menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat.

QRIS digunakan di warung makan, pasar, toko kelontong, kedai kopi, tempat wisata, hingga berbagai layanan publik.

Bank Indonesia sendiri menempatkan QRIS sebagai salah satu bagian penting dari sistem pembayaran ritel nasional.

Kemudahan tersebut membuat transaksi tanpa uang tunai semakin mudah dilakukan.

Pelanggan cukup membuka aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, memindai kode, memasukkan nominal, lalu menyelesaikan pembayaran.

Bukan Hanya UMKM yang Diuntungkan

Perluasan MDR 0 persen juga menarik karena manfaatnya tidak lagi terbatas pada usaha mikro.

Merchant kategori kecil, menengah, dan besar juga memperoleh tarif 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000.

Dengan demikian, kebijakan ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas.

Restoran, toko, penyedia jasa, dan berbagai jenis usaha lain yang masuk kategori merchant QRIS dapat menikmati pengurangan biaya sesuai ketentuan.

Transaksi di Atas Rp100 Ribu Tetap Perlu Diperhatikan

Inilah bagian yang sering disalahpahami.

QRIS bukan berarti seluruh transaksi menjadi gratis.

Untuk merchant selain UMi, transaksi di atas Rp100.000 kembali dikenakan MDR sesuai kategori dan ketentuan yang berlaku.

Sementara bagi merchant UMi, batas MDR 0 persen lebih tinggi, yaitu sampai Rp500.000.

Karena itu, pelaku usaha sebaiknya memahami kategori merchant yang tercatat pada penyedia jasa pembayaran masing-masing.

Konsumen Tidak Perlu Khawatir Dibebani MDR

Satu hal penting lainnya adalah posisi konsumen.

MDR merupakan biaya yang menjadi tanggungan merchant dan tidak boleh dialihkan kepada pembeli.

Dengan demikian, apabila pelanggan membayar menggunakan QRIS, merchant tidak semestinya mengatakan:

“Kalau pakai QRIS ada tambahan biaya.”

Kebijakan tersebut perlu dipahami oleh pedagang maupun konsumen agar ekosistem pembayaran digital berjalan sesuai aturan.

Jadi Kado HUT RI ke-81

Pengumuman perluasan MDR 0 persen tersebut disampaikan pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

BI menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari respons kebijakan sistem pembayaran untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat daya saing pelaku usaha.

Momentum tersebut membuat kebijakan QRIS 0 persen semakin menarik perhatian publik.

Bagi pelaku UMKM, pengurangan biaya transaksi dapat menjadi salah satu bentuk dukungan konkret terhadap kegiatan usaha sehari-hari.

Bersamaan dengan Peluncuran Kartu Kredit Indonesia

Pada momentum yang sama, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga meluncurkan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel.

KKI dirancang sebagai instrumen pembayaran domestik dengan fasilitas pembayaran tertunda (deferred payment). Pada tahap awal, KKI dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi QRIS melalui metode QRIS Scan maupun QRIS Tap.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa transformasi sistem pembayaran Indonesia tidak hanya bergerak menuju transaksi digital, tetapi juga membangun ekosistem pembayaran domestik yang semakin terintegrasi.

QRIS Gratis Bisa Jadi Angin Segar bagi Pedagang

Kebijakan MDR 0 persen mulai 1 Oktober 2026 menjadi kabar positif bagi banyak pelaku usaha.

Namun, masyarakat harus memahami bahwa istilah “QRIS gratis” memiliki batasan.

Untuk seluruh kategori merchant, transaksi hingga Rp100.000 mendapatkan MDR 0 persen.

Sementara untuk usaha mikro, MDR 0 persen tetap berlaku hingga Rp500.000.

Di luar batas tersebut, MDR tetap dikenakan sesuai kategori merchant dan ketentuan BI.

Bagi pedagang, kebijakan ini berpotensi mengurangi biaya transaksi sekaligus membuat pembayaran digital semakin menarik.

Bagi konsumen, semakin banyak merchant menerima QRIS berarti semakin mudah bertransaksi tanpa harus membawa uang tunai.

Dan bagi perekonomian nasional, langkah ini diharapkan mempercepat digitalisasi pembayaran, meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Mulai 1 Oktober nanti, sebuah transaksi QRIS senilai Rp100.000 atau kurang tidak lagi harus menyisakan potongan MDR bagi merchant non-UMi. Untuk pedagang mikro, ruang bebas MDR bahkan mencapai Rp500.000.

Ini bukan sekadar soal menghemat biaya transaksi beberapa ratus rupiah.

Jika diterapkan secara luas, kebijakan tersebut bisa menjadi dorongan baru bagi jutaan pelaku usaha untuk semakin percaya diri masuk ke ekonomi digital.