JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) lebih dari Rp1,2 triliun untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bantuan tersebut disalurkan secara terarah, transparan, dan tepat sasaran. Program ini diharapkan membantu pelaku usaha membangun kembali kegiatan ekonomi setelah bencana.
Banpres Disalurkan dalam Dua Tahap
Program Banpres rehabilitasi usaha mikro tersebut memiliki anggaran sekitar Rp600 miliar pada 2026 dan kembali dialokasikan dengan nilai yang sama pada 2027.
Dengan demikian, total anggaran program mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Pemerintah menargetkan bantuan tersebut menjangkau lebih dari 400 ribu pengusaha UMKM terdampak bencana.
Maman menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kondisi pelaku usaha mikro yang kehilangan atau mengalami gangguan terhadap aktivitas ekonominya akibat bencana.
Setiap Penerima Mendapat Rp3 Juta
Banpres diberikan dalam bentuk hibah tunai Rp3 juta untuk setiap usaha mikro yang memenuhi persyaratan.
Dana tersebut akan disalurkan langsung melalui rekening penerima manfaat. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu menghidupkan kembali kegiatan usaha yang terdampak bencana.
Dengan nilai bantuan tersebut, pemerintah ingin memberikan stimulus awal agar pelaku usaha dapat kembali membeli kebutuhan usaha dan memulai aktivitas ekonomi.
Tidak Semua UMKM Bisa Menerima Banpres
Maman menegaskan bahwa Banpres memiliki sasaran khusus.
Bantuan diprioritaskan bagi pengusaha mikro yang belum atau tidak sedang mengakses pembiayaan perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kebijakan ini dibuat agar bantuan tidak tumpang tindih dengan program pembiayaan yang sudah diterima pelaku usaha.
Data Penerima Diverifikasi Berlapis
Untuk mencegah kesalahan penerima, Kementerian UMKM menerapkan proses pendataan dan verifikasi secara berlapis.
Data calon penerima terlebih dahulu diusulkan dan disetujui pemerintah daerah melalui kepala daerah, baik bupati maupun wali kota.
Setelah itu, data diverifikasi menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah.
SAPA UMKM Jadi Bagian Verifikasi
Proses verifikasi dilakukan melalui SAPA UMKM yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah.
Sistem tersebut antara lain terintegrasi dengan data Dukcapil, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), OJK, OSS, dan BKN.
Mekanisme tersebut bertujuan mengurangi risiko data ganda dan memastikan penerima memenuhi persyaratan program.
Maman: Bantuan Harus Tepat Sasaran
Maman menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, sinkronisasi data menjadi salah satu kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang mengalami dampak langsung dari bencana.
Pemerintah daerah memiliki peran penting karena menjadi pihak yang mengusulkan data calon penerima.
UMKM yang Masih Punya KUR Ditangani dengan Skema Berbeda
Pelaku usaha mikro yang masih memiliki pembiayaan KUR tidak menjadi sasaran utama Banpres.
Mereka mendapatkan penanganan melalui kebijakan afirmasi dan restrukturisasi pembiayaan KUR. Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan keringanan bagi debitur KUR yang terdampak bencana.
Kebijakan tersebut antara lain mencakup keringanan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, serta kemudahan administrasi restrukturisasi.
Bunga KUR Terdampak Bencana Mendapat Keringanan
Bagi penerima KUR yang terdampak bencana, pemerintah menerapkan kebijakan keringanan bunga menjadi 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027 sesuai skema yang ditetapkan.
Selain itu, terdapat opsi restrukturisasi serta usulan penghapusbukuan dan/atau penghapusan tagihan bagi kondisi tertentu.
Dengan skema tersebut, pemerintah membedakan bantuan hibah Banpres dengan penanganan UMKM yang sudah memiliki pembiayaan perbankan.
Fokus pada Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Program Banpres ini ditujukan untuk wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketiga wilayah tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi pascabencana yang disiapkan pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan pemetaan jumlah UMKM yang terdampak untuk menentukan kebutuhan pemulihan.
UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Pemulihan UMKM dinilai penting karena aktivitas usaha masyarakat berkaitan langsung dengan pergerakan ekonomi daerah.
Ketika toko, warung, usaha produksi, dan usaha jasa kembali beroperasi, aktivitas jual beli dan pendapatan masyarakat juga dapat bergerak kembali.
Karena itu, bantuan modal menjadi salah satu bagian dari strategi pemulihan ekonomi pascabencana.
Bantuan Tidak Hanya untuk Modal
Pemerintah berharap Banpres dapat membantu pelaku usaha memperbaiki atau membeli kembali aset usaha, peralatan produksi, dan kebutuhan modal.
Tujuannya bukan hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi mendorong pelaku usaha agar dapat kembali produktif dan mempertahankan kegiatan ekonominya.
Dengan usaha yang kembali berjalan, proses pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak diharapkan menjadi lebih cepat.
Program Pemulihan Berlanjut
Maman sebelumnya menyampaikan bahwa pemulihan UMKM terdampak bencana tidak berhenti pada bantuan awal.
Program pemulihan ekonomi akan dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha dapat kembali menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut mencakup bantuan, restrukturisasi pembiayaan, pendataan, serta penguatan kembali aktivitas usaha.
Pemerintah Ingin Cegah Bantuan Salah Sasaran
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan dana Banpres tidak diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria.
Karena itu, data penerima tidak hanya berasal dari satu sumber. Pemerintah menggunakan mekanisme verifikasi lintas lembaga untuk memeriksa kelayakan calon penerima.
Proses ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih transparan dan akuntabel.
Ada Perbedaan Data dengan Informasi Awal
Pada awal Juni 2026, pemerintah menyebut target Banpres sekitar 200 ribu pengusaha mikro, dengan bantuan Rp3 juta per penerima.
Namun, dalam penjelasan terbaru pada Agustus 2026, target program disebut meningkat menjadi lebih dari 400 ribu pengusaha UMKM.
Karena artikel ini menggunakan perkembangan terbaru, angka target yang digunakan adalah data terbaru tersebut.
Fakta Penting Banpres UMKM
- Total anggaran Banpres mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.
- Anggaran sekitar Rp600 miliar dialokasikan pada 2026.
- Anggaran sekitar Rp600 miliar kembali dialokasikan pada 2027.
- Setiap penerima mendapatkan hibah tunai Rp3 juta.
- Program ditargetkan menjangkau lebih dari 400 ribu pengusaha UMKM terdampak bencana.
- Sasaran utama adalah usaha mikro yang belum atau tidak sedang mengakses pembiayaan perbankan maupun KUR.
- Data penerima diverifikasi melalui SAPA UMKM dan sejumlah basis data pemerintah.
- Wilayah sasaran mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Banpres Rp1,2 Triliun Jadi Angin Segar bagi UMKM
Program Banpres menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat pemulihan usaha mikro setelah bencana.
Maman Abdurrahman memastikan bantuan lebih dari Rp1,2 triliun tersebut disalurkan melalui proses pendataan dan verifikasi berlapis agar benar-benar diterima pelaku usaha yang terdampak dan memenuhi persyaratan.
