JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kini menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Meluasnya titik panas dan dampak kebakaran terhadap aktivitas masyarakat, kesehatan, serta lingkungan memicu desakan dari DPR agar pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.

Desakan tersebut muncul ketika pemerintah pusat terus memperkuat operasi pemadaman. Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan instruksi langsung untuk menambah kekuatan personel dan armada udara dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Situasi ini memperlihatkan bahwa karhutla tidak lagi dipandang sekadar sebagai persoalan lokal. Ketika api meluas, asap mengganggu kehidupan masyarakat, dan kemampuan daerah menghadapi bencana mulai terbatas, penanganan berskala nasional menjadi tuntutan yang semakin kuat.

DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Perhatian Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera mempertimbangkan penetapan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Menurutnya, dampak kebakaran telah berkembang menjadi persoalan serius. Karhutla dinilai berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, hingga perekonomian di wilayah terdampak. Ia menilai penanganan tidak cukup jika hanya mengandalkan kemampuan daerah, terutama ketika sumber daya dan anggaran lokal memiliki keterbatasan.

Desakan itu menjadi semakin kuat karena sebaran titik panas dilaporkan terjadi di sejumlah provinsi Kalimantan.

Berdasarkan data BNPB yang dikutip dalam laporan ANTARA, titik panas tertinggi berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara terdapat tiga titik.

Angka tersebut menjadi peringatan bahwa kebakaran tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa.

Presiden Turun Tangan, Personel dan Helikopter Ditambah

Pemerintah merespons situasi tersebut dengan memperkuat operasi di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan penanganan karhutla, termasuk melalui penambahan sekitar 1.500 personel TNI atau setara tiga batalyon untuk membantu operasi di Kalimantan Barat.

Selain kekuatan darat, pemerintah juga menyiapkan hingga enam helikopter water bombing sebagai bagian dari penguatan armada udara. Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat penanganan karhutla dan menerima laporan mengenai perkembangan situasi di lapangan.

Langkah ini menunjukkan satu hal penting:

Pemadaman dari darat saja tidak cukup ketika api menyebar di wilayah yang luas dan sulit dijangkau.

Di kawasan tertentu, terutama lahan gambut dan area dengan akses terbatas, dukungan udara menjadi salah satu kekuatan penting untuk menekan penyebaran api.

TNI AU Turunkan Lima Pesawat

Penguatan tidak hanya dilakukan dengan helikopter.

TNI Angkatan Udara juga mengerahkan lima pesawat untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Kelima pesawat tersebut ditugaskan untuk mendukung armada BNPB yang sebelumnya telah beroperasi di sejumlah provinsi di Kalimantan. Berdasarkan laporan yang dikutip dari pemerintah, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan untuk operasi karhutla di enam provinsi prioritas, dengan 30 pesawat beroperasi di Kalimantan dan 22 pesawat di Sumatra.

Dengan tambahan kekuatan tersebut, operasi penanganan diharapkan dapat berjalan lebih cepat.

Armada udara memiliki peran untuk membantu operasi pemadaman, termasuk mendukung water bombing serta operasi lain sesuai kebutuhan di lapangan.

Mengapa DPR Mendorong Status Bencana Nasional?

Penetapan status bencana nasional bukan sekadar persoalan istilah.

Status tersebut berkaitan dengan skala koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan kemampuan pemerintah pusat untuk mengerahkan kekuatan secara lebih luas.

DPR menilai kondisi karhutla di Kalimantan telah menimbulkan dampak yang signifikan.

Daniel Johan menyebut penanganan harus dilakukan secara cepat. Data titik panas yang telah tersedia, menurutnya, harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan dalam hitungan jam, terutama terhadap titik-titik yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

Ia juga mendorong pengerahan pasukan pemadam secara masif, penguatan operasi water bombing, serta pelibatan tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri.

Api di Lahan Gambut Jadi Tantangan Besar

Salah satu persoalan paling sulit dalam penanganan karhutla adalah kebakaran yang terjadi di lahan gambut.

Api di permukaan mungkin dapat dipadamkan, tetapi panas dapat terus bertahan di bawah lapisan tanah dan memicu kebakaran kembali.

Karena itu, operasi pemadaman membutuhkan strategi yang tidak sederhana.

Petugas harus memastikan sumber api benar-benar terkendali dan mencegah titik-titik panas berkembang kembali menjadi kebakaran besar.

Inilah sebabnya deteksi dini, patroli, pemadaman darat, dukungan udara, dan koordinasi antarlembaga harus berjalan bersamaan.

Karhutla tidak bisa ditangani setelah api membesar saja. Pencegahan harus dimulai sebelum api berubah menjadi bencana.

Ancaman Kabut Asap Jadi Kekhawatiran Berikutnya

Jika kebakaran terus meluas, ancaman berikutnya adalah kabut asap.

Dampaknya bisa sangat luas.

Asap dapat mengganggu kualitas udara, meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menghambat aktivitas pendidikan, mengganggu transportasi, hingga menekan kegiatan ekonomi.

DPR menilai dampak karhutla yang semakin luas telah mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam laporan terbaru, kondisi kebakaran bahkan disebut telah berdampak pada aktivitas warga dan pendidikan di sejumlah wilayah.

Situasi inilah yang membuat penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada luas lahan yang terbakar.

Keselamatan manusia harus menjadi pusat dari seluruh operasi penanganan.

Presiden Tekankan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi

Instruksi Presiden untuk menambah personel dan armada udara menjadi bagian dari langkah penguatan penanganan.

Dalam rapat terkait kondisi di Kalimantan Barat, Presiden menekankan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat penegakan aturan serta langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.

Penegasan tersebut sangat penting karena pemadaman hanya menjadi satu bagian dari solusi.

Setelah api berhasil dikendalikan, tantangan berikutnya adalah memastikan kebakaran tidak kembali terjadi.

Pencegahan Harus Lebih Kuat daripada Pemadaman

Setiap musim kemarau, ancaman karhutla kembali menjadi persoalan besar.

Pemerintah sebelumnya telah menginstruksikan penanganan maksimal melalui berbagai langkah, termasuk operasi modifikasi cuaca, water bombing, helikopter, dan penguatan koordinasi.

Namun, kebakaran yang terus muncul menunjukkan bahwa pencegahan harus diperkuat.

Langkah yang menjadi perhatian antara lain:

• Pemantauan titik panas secara cepat dan berkelanjutan.
• Verifikasi segera terhadap titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
• Patroli di wilayah rawan.
• Kesiapan tim pemadam darat.
• Penguatan armada udara saat kondisi memburuk.
• Perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap.
• Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan kebakaran.
• Koordinasi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Masyarakat Diminta Tidak Memadamkan Api Tanpa Peralatan Memadai

Di tengah kondisi darurat, masyarakat memang dapat membantu memberikan informasi mengenai kebakaran.

Namun, DPR juga mengingatkan pentingnya keselamatan.

Warga yang ikut membantu pemadaman harus memiliki perlengkapan yang memadai. Jika kondisi api sudah membahayakan, proses pemadaman sebaiknya diserahkan kepada petugas yang memiliki kemampuan dan perlengkapan khusus.

Kebakaran lahan dapat berubah dengan cepat.

Arah angin dapat membuat api menyebar, sementara asap tebal dapat membatasi jarak pandang dan membahayakan sistem pernapasan.

Karena itu, keberanian tanpa perlindungan yang tepat justru dapat menambah risiko korban.

Karhutla Kalimantan Bukan Lagi Persoalan Daerah Semata

Desakan DPR untuk menetapkan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional memperlihatkan besarnya perhatian terhadap perkembangan situasi.

Di sisi lain, pemerintah telah memperkuat respons dengan pengerahan tambahan 1.500 personel TNI, dukungan hingga enam helikopter water bombing, serta penguatan armada udara termasuk lima pesawat TNI AU.

Kini, tantangan utamanya adalah memastikan seluruh kekuatan tersebut bekerja cepat dan terkoordinasi.

Api harus dipadamkan.

Warga harus dilindungi.

Kabut asap harus dicegah meluas.

Dan yang tidak kalah penting, penyebab kebakaran harus ditangani agar bencana serupa tidak terus berulang.

Kalimantan sedang menghadapi ujian besar. Ketika DPR mendesak perhatian berskala nasional dan Presiden menginstruksikan penambahan kekuatan darat maupun udara, pesan yang muncul semakin jelas: