JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI menyoroti paradoks harga pangan di Indonesia. Pemerintah menyampaikan produksi pangan cukup kuat, tetapi harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi di pasar sehingga masyarakat tetap merasakan tekanan pada daya beli.
Sorotan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup dinilai dari jumlah produksi. Harga pangan yang terjangkau dan daya beli masyarakat juga harus menjadi ukuran utama stabilitas ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang menilai daya beli perlu diperkuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi 2027.
Harga Pangan Jadi Sorotan DPR
Harga pangan menjadi perhatian karena perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti kenaikan harga beras dan jagung meskipun pemerintah menyampaikan produksi beras nasional dalam kondisi melimpah. Ia meminta pemerintah melakukan terobosan agar harga pangan lebih terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara indikator produksi dan kondisi yang dirasakan konsumen.
Produksi Kuat Belum Tentu Harga Murah
Produksi pangan yang tinggi seharusnya membantu menjaga pasokan.
Namun, harga di pasar tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi. Distribusi, biaya logistik, tata niaga, stok, dan rantai pasok juga memengaruhi harga yang dibayar konsumen.
Karena itu, produksi tinggi belum otomatis membuat harga pangan menjadi murah.
Daya Beli Harus Jadi Ukuran
Anggota Komisi XI DPR RI menilai kebijakan ekonomi harus berdampak nyata terhadap masyarakat.
Anis Byarwati mengatakan konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kemampuan masyarakat untuk berbelanja perlu dijaga melalui pendapatan, lapangan kerja, dan stabilitas harga.
Artinya, daya beli masyarakat menjadi indikator penting selain angka produksi.
Beras dan Jagung Jadi Contoh
Thoriq Majiddanor menyoroti harga beras dan jagung sebagai contoh masalah pangan.
Menurutnya, mahalnya jagung untuk pakan ternak dapat meningkatkan biaya produksi ayam dan telur. Dampaknya kemudian berpindah kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih tinggi.
Rantai seperti itu membuat kenaikan satu komoditas dapat memengaruhi banyak produk lain.
Inflasi Pangan Tidak Boleh Diabaikan
Harga pangan mempunyai hubungan erat dengan inflasi.
Ketika harga bahan pokok naik, masyarakat berpendapatan rendah biasanya merasakan dampaknya lebih cepat karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan dasar.
Karena itu, pengendalian inflasi pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan.
Masalah Distribusi Perlu Dibongkar
DPR menilai pemerintah perlu melihat persoalan dari hulu hingga hilir.
Produksi yang baik harus diikuti distribusi yang lancar. Barang juga harus tersedia di wilayah konsumen dengan harga yang wajar.
Komisi XI sebelumnya menekankan agar stabilisasi tidak berhenti pada angka harga, tetapi memastikan stok benar-benar tersedia di masyarakat.
Jangan Sampai Harga Stabil, Barang Langka
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar tidak muncul situasi ketika harga terlihat terkendali tetapi barang justru sulit ditemukan.
Menurutnya, ketersediaan stok dan distribusi menjadi bagian penting dari stabilisasi pangan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas pangan mempunyai dua sisi, yaitu harga dan ketersediaan.
Bulog Punya Peran Strategis
Perum Bulog menjadi salah satu lembaga penting dalam menjaga stabilitas pangan, terutama beras.
Dalam rapat Komisi XI, Bulog melaporkan stok beras mencapai 4.387.469 ton, yang disebut sebagai capaian tertinggi dalam sejarah perusahaan. Penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan juga terus dilakukan.
Namun, stok besar tetap membutuhkan distribusi yang efektif.
Stok Tinggi Harus Sampai ke Konsumen
Persoalan utama bukan hanya berapa banyak stok yang tersedia di gudang.
Pemerintah perlu memastikan stok tersebut dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Semakin panjang rantai distribusi, semakin besar pula risiko munculnya biaya tambahan.
Karena itu, efisiensi tata niaga menjadi sangat penting.
Petani Juga Harus Dilindungi
Stabilitas harga pangan tidak boleh hanya menguntungkan konsumen.
Petani juga membutuhkan harga jual yang layak agar produksi tetap berkelanjutan. Anis Byarwati mengingatkan intervensi pemerintah jangan sampai menekan petani dan pedagang kecil.
Dengan demikian, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara harga konsumen dan pendapatan produsen.
Pemerintah Perlu Perkuat Pengawasan
Pengawasan pasar menjadi salah satu langkah penting.
Pemerintah perlu memastikan tidak ada penimbunan, permainan harga, atau gangguan distribusi yang membuat harga naik tanpa alasan yang jelas.
Pengawasan juga diperlukan agar program stabilisasi benar-benar mencapai sasaran.
Daya Beli Rumah Tangga Masih Menjadi Kunci
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi konsumsi rumah tangga.
Anis Byarwati menegaskan target pertumbuhan 6 persen membutuhkan daya beli masyarakat yang kuat.
Karena itu, harga pangan yang stabil dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi.
Kenaikan Harga Bisa Mengubah Pola Belanja
Ketika harga kebutuhan pokok naik, rumah tangga biasanya menyesuaikan pengeluaran.
Masyarakat dapat mengurangi pembelian barang nonpokok untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jika terjadi secara luas, kondisi tersebut dapat menekan sektor usaha lainnya.
Dampaknya akhirnya bisa merambat ke pertumbuhan ekonomi.
Pangan Murah Bukan Satu-Satunya Tujuan
Pemerintah juga harus menjaga kualitas dan keberlanjutan produksi.
Kebijakan pangan yang baik harus memastikan harga terjangkau, petani mendapatkan keuntungan layak, dan pasokan tetap aman dalam jangka panjang.
Karena itu, kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada penurunan harga dalam waktu singkat.
Komisi XI Dorong Kebijakan Berbasis Data
Pengawasan DPR juga mengarah pada penggunaan data yang lebih kuat.
Data produksi harus dibandingkan dengan kondisi harga, stok, distribusi, serta konsumsi masyarakat.
Pendekatan ini diperlukan agar pemerintah tidak hanya melihat satu indikator ketika menilai keberhasilan kebijakan pangan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa
Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah sebelumnya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka.
Menurutnya, pertumbuhan harus tercermin dalam pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang baik, dan daya beli masyarakat yang terjaga.
Pendekatan tersebut juga relevan dengan persoalan harga pangan.
Stabilitas Harga Harus Berkelanjutan
Stabilitas tidak cukup dicapai hanya melalui operasi pasar sesaat.
Pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi, memperkuat produksi, menjaga cadangan pangan, serta memastikan kebijakan impor dan ekspor dilakukan secara terukur.
Langkah tersebut dapat mengurangi gejolak harga berulang.
Impor Perlu Dilihat Secara Terukur
Thoriq sebelumnya mendorong opsi penyesuaian kebijakan impor secara terukur jika diperlukan untuk meredam kenaikan harga.
Namun, impor harus tetap memperhatikan kepentingan petani dan produksi nasional.
Kebijakan yang tepat harus menjaga pasokan tanpa merusak insentif produksi dalam negeri.
Infrastruktur Jadi Faktor Penting
Jalan, gudang, irigasi, pelabuhan, dan fasilitas distribusi berpengaruh terhadap harga pangan.
Daerah produksi yang jauh dari pusat konsumsi membutuhkan sistem logistik yang efisien.
Tanpa infrastruktur memadai, biaya distribusi dapat membuat harga di tingkat konsumen tetap tinggi.
Daerah Punya Tantangan Berbeda
Tidak semua wilayah Indonesia merupakan sentra produksi pangan.
Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Mahesa menyoroti kondisi kawasan seperti Cilegon dan Serang yang banyak bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain.
Kondisi geografis seperti itu membuat biaya distribusi menjadi faktor penting dalam harga pangan daerah.
Ketimpangan Harga Harus Dikurangi
Perbedaan harga antarwilayah juga menjadi tantangan.
Masyarakat di wilayah dengan akses logistik terbatas dapat membayar lebih mahal dibandingkan konsumen di daerah sentra produksi.
Pemerintah perlu memperkuat konektivitas dan distribusi agar disparitas harga semakin kecil.
Bantuan Pangan Tetap Penting
Bantuan pangan dapat membantu rumah tangga berpenghasilan rendah ketika harga kebutuhan pokok meningkat.
Namun, Anis Byarwati mengingatkan bantuan harus tetap memperhatikan petani dan pedagang kecil agar kebijakan tidak menimbulkan distorsi baru.
Dengan begitu, bantuan dapat melindungi konsumen sekaligus menjaga rantai pasok.
Pemerintah Perlu Jaga Keseimbangan
Masalah pangan mempunyai banyak kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan.
Konsumen membutuhkan harga terjangkau. Petani membutuhkan harga yang layak. Pedagang membutuhkan margin yang wajar. Pemerintah harus memastikan stok dan distribusi tetap aman.
Keseimbangan tersebut menjadi inti kebijakan pangan berkelanjutan.
APBN Bisa Jadi Instrumen Pengendali
Anggaran negara dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur pangan, subsidi yang tepat sasaran, bantuan masyarakat, dan sistem distribusi.
Namun, Komisi XI mengingatkan penggunaan anggaran harus benar-benar memberikan dampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Kebijakan Fiskal dan Moneter Harus Selaras
Pengendalian harga tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui APBN.
Bank Indonesia juga mempunyai peran dalam menjaga stabilitas inflasi. Annisa Mahesa mendorong sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI agar inflasi tetap terkendali sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Masyarakat Berpendapatan Rendah Paling Rentan
Kelompok berpendapatan rendah memiliki ruang yang lebih sempit untuk menghadapi kenaikan harga.
Ketika beras, minyak goreng, telur, cabai, atau komoditas lain naik, mereka lebih cepat mengurangi pengeluaran lainnya.
Karena itu, stabilitas harga pangan mempunyai dimensi sosial yang sangat besar.
Harga Pangan Menjadi Cermin Kebijakan
DPR menilai masyarakat seharusnya bisa merasakan hasil kebijakan pemerintah melalui harga yang lebih wajar.
Produksi tinggi dan stok besar memang merupakan kabar positif. Namun, manfaatnya akan terasa apabila barang tersedia dan harga tetap terjangkau.
Ukuran Keberhasilan Harus Lebih Luas
Keberhasilan pangan seharusnya diukur dari beberapa indikator sekaligus.
Produksi harus kuat. Stok harus aman. Distribusi harus lancar. Harga harus terjangkau. Petani harus sejahtera. Daya beli masyarakat juga harus terjaga.
Semua indikator tersebut saling berkaitan.
Kesimpulan
DPR menyoroti paradoks harga pangan di tengah klaim produksi yang kuat. Produksi yang tinggi belum otomatis menjamin harga pangan murah karena harga juga dipengaruhi distribusi, biaya logistik, tata niaga, stok, dan kondisi pasar.
Anggota Komisi XI DPR RI menilai daya beli masyarakat harus menjadi salah satu ukuran utama stabilitas pangan. Anis Byarwati menekankan bahwa konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan dasar perlu terus dijaga.
Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan pangan yang tidak hanya mengejar produksi. Pemerintah juga perlu memastikan stok tersedia, distribusi berjalan lancar, petani tetap terlindungi, dan harga di tingkat konsumen tetap wajar.
