7

JAKARTA – Selama bertahun-tahun, subsidi identik dengan satu prinsip sederhana: negara menekan harga agar barang dan layanan penting tetap terjangkau masyarakat. BBM, LPG 3 kilogram, listrik, pupuk hingga perumahan menjadi contoh bagaimana anggaran negara hadir untuk membantu rakyat.

Namun, arah kebijakan kini mulai berubah.

Pertanyaan yang semakin penting bukan lagi hanya “berapa besar subsidi yang diberikan?”, melainkan:

“Siapa yang sebenarnya berhak menerima subsidi?”

Pemerintah tengah mendorong transformasi besar dari subsidi berbasis komoditas menuju subsidi berbasis penerima manfaat. Artinya, negara secara bertahap mulai menggunakan data untuk menentukan kelompok mana yang dinilai berhak memperoleh bantuan, sementara kelompok lain dapat membayar harga sesuai kemampuan ekonominya. Kebijakan ini tercermin dalam arah subsidi energi dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Perubahan tersebut terdengar masuk akal dari sisi anggaran. Tetapi di baliknya muncul persoalan yang jauh lebih besar: ketika negara mulai mengukur tingkat kesejahteraan warganya, seberapa akurat negara menentukan siapa yang miskin, rentan, mampu, dan benar-benar berhak disubsidi?

Dari Subsidi untuk Barang ke Subsidi untuk Orang

Model subsidi lama relatif mudah dipahami.

Negara memberikan subsidi pada suatu barang. Siapa pun yang membeli barang tersebut dengan syarat tertentu bisa ikut menikmati harga yang lebih rendah.

Contohnya adalah energi.

Dalam model ini, subsidi melekat pada komoditas. Ketika seseorang membeli barang bersubsidi, sebagian harga sesungguhnya ditanggung oleh negara.

Masalahnya, sistem seperti ini tidak selalu mampu membedakan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

Karena itulah pemerintah mendorong perubahan menuju subsidi yang lebih berbasis pada identitas dan kondisi penerima manfaat. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar sekitar Rp210,1 triliun, mencakup BBM, LPG 3 kg, dan listrik, sambil menyiapkan transformasi penyaluran agar semakin tepat sasaran.

Inilah perubahan mendasarnya: negara tidak lagi hanya bertanya barang apa yang dibeli, tetapi mulai bertanya siapa yang membelinya.

Data Menjadi Penentu Baru

Untuk menjalankan sistem tersebut, pemerintah membutuhkan basis data yang besar dan terintegrasi.

DTSEN dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai data sosial dan ekonomi sebagai dasar penyaluran program pemerintah kepada kelompok yang membutuhkan. Pemerintah menyatakan sistem ini ditujukan agar bantuan dan program sosial dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih tepat.

Data kemudian berpotensi menjadi “gerbang” menuju berbagai bentuk bantuan.

Bukan hanya subsidi energi.

Pemanfaatan data terintegrasi juga didorong untuk mendukung penyaluran program lain. BP Tapera, misalnya, pada 2026 memperkuat pemanfaatan DTSEN bersama BPS dan PLN untuk meningkatkan akurasi verifikasi calon penerima rumah subsidi.

Dengan kata lain, data perlahan berubah menjadi salah satu instrumen penting negara dalam menentukan siapa yang memperoleh dukungan fiskal.

LPG 3 Kg: Contoh Perubahan yang Paling Dekat

Transformasi ini paling mudah terlihat pada LPG tabung 3 kilogram.

Pemerintah telah mengarahkan kebijakan agar subsidi LPG semakin berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data yang lebih akurat. Dalam dokumen kebijakan fiskal 2027, pemerintah menyebut transformasi LPG 3 kg akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Bahkan, sejak Januari 2024, pembelian LPG 3 kg di pangkalan telah dikaitkan dengan pendataan pengguna melalui sistem berbasis web dan/atau aplikasi.

Pada Agustus 2026, pemerintah juga memperkuat integrasi data kependudukan antara Dukcapil dan Pertamina Patra Niaga untuk mendukung verifikasi NIK dan transformasi subsidi LPG 3 kg agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Pesannya semakin jelas:

Subsidi tidak lagi sepenuhnya anonim.

Identitas penerima semakin menjadi bagian dari mekanisme penyaluran.

BBM Bersubsidi Juga Menuju Sistem Selektif

Hal yang sama terjadi pada BBM.

Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran melalui registrasi dan pendataan konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Pengendalian volume dan pengawasan terhadap sektor atau golongan yang berhak menjadi bagian dari strategi tersebut.

DPR pun mendorong penguatan digitalisasi distribusi BBM bersubsidi untuk mencegah penyimpangan dan memastikan subsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.

Secara teori, sistem ini dapat menghasilkan perubahan besar.

Orang yang benar-benar membutuhkan memperoleh perlindungan.

Sementara orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi tidak lagi menikmati subsidi yang sama.

Tetapi teori dan praktik sering kali tidak berjalan sesederhana itu.

Tantangan Besar: Ketika Data Salah Membaca Kehidupan

Masalah paling penting dari subsidi berbasis data adalah satu: data bisa salah.

Seseorang mungkin tercatat sebagai keluarga mampu karena memiliki aset tertentu, padahal pendapatannya sudah turun drastis.

Sebaliknya, seseorang yang secara administratif masuk kelompok rentan mungkin sebenarnya telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

Kehidupan ekonomi masyarakat berubah sangat cepat.

Seseorang bisa kehilangan pekerjaan dalam hitungan hari.

Usaha kecil bisa bangkrut.

Penghasilan pekerja informal bisa turun karena musim, cuaca, kondisi pasar, atau krisis ekonomi.

Sementara data pemerintah membutuhkan proses pengumpulan, pemutakhiran, verifikasi, dan integrasi.

Di sinilah muncul risiko exclusion error atau kesalahan ketika orang yang sebenarnya berhak justru tidak masuk dalam daftar penerima.

Ada pula risiko sebaliknya: inclusion error, ketika bantuan masih diterima oleh pihak yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan.

Pemerintah sendiri mengakui bahwa akurasi data merupakan unsur penting dalam kebijakan subsidi tepat sasaran dan terus melakukan pemutakhiran serta integrasi data.

Apakah Negara Bisa Benar-Benar Mengukur “Mampu”?

Ini merupakan pertanyaan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar melihat jumlah pendapatan.

Siapa yang disebut mampu?

Apakah seseorang dengan penghasilan Rp10 juta per bulan otomatis tidak membutuhkan subsidi?

Bagaimana jika ia memiliki lima anggota keluarga?

Bagaimana jika tinggal di kota dengan biaya hidup tinggi?

Bagaimana jika sebagian besar pendapatannya digunakan untuk biaya pendidikan, kontrakan, atau perawatan anggota keluarga?

Sebaliknya, seseorang dengan penghasilan rendah mungkin memiliki rumah sendiri dan tidak memiliki beban keluarga besar.

Angka pendapatan tidak selalu menggambarkan seluruh realitas kehidupan.

Karena itu, ketika negara mulai menentukan siapa yang berhak disubsidi, negara sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang sangat rumit: mengubah kehidupan sosial dan ekonomi yang kompleks menjadi kategori-kategori dalam sebuah sistem data.

Di Satu Sisi Ada Keadilan, di Sisi Lain Ada Kekhawatiran

Pendukung subsidi tepat sasaran memiliki argumen kuat.

Mengapa orang kaya harus menikmati harga subsidi yang sama dengan masyarakat miskin?

Mengapa APBN harus membiayai konsumsi kelompok yang sebenarnya mampu membayar harga normal?

Dalam kondisi anggaran terbatas, subsidi yang salah sasaran berarti dana negara tidak digunakan secara maksimal.

Dana yang berhasil dihemat, secara teori, dapat dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, atau pembangunan wilayah.

Namun, terdapat pula kekhawatiran.

Semakin banyak program yang menggunakan data untuk menentukan kelayakan, semakin besar pula dampak kesalahan data terhadap kehidupan masyarakat.

Bagi seseorang yang salah masuk kategori, persoalannya bukan sekadar angka dalam komputer.

Itu bisa berarti kehilangan akses terhadap LPG murah, listrik bersubsidi, rumah subsidi, atau bentuk dukungan lainnya.

Negara Memasuki Era “Verifikasi”

Indonesia tampaknya sedang bergerak menuju era baru dalam penyaluran bantuan.

Era ketika proses memperoleh subsidi semakin membutuhkan:

• identitas;
• verifikasi NIK;
• pencocokan basis data;
• klasifikasi tingkat kesejahteraan;
• dan pembaruan informasi secara berkala.

Arah kebijakan 2027 bahkan secara eksplisit menyebut pemanfaatan DTSEN untuk memastikan subsidi listrik diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, sementara transformasi subsidi LPG 3 kg diarahkan berbasis penerima manfaat yang terdata.

Ini menandai perubahan besar dalam hubungan antara negara dan penerima subsidi.

Dulu, subsidi dapat lebih mudah dinikmati melalui barang yang dibeli.

Kini, dalam sistem yang semakin digital, akses terhadap subsidi dapat semakin bergantung pada apakah seseorang dikenali dan dikategorikan dengan benar oleh sistem.

Bukan Berarti Subsidi Akan Hilang

Penting untuk dicatat, kebijakan tepat sasaran tidak otomatis berarti negara menghapus subsidi.

Justru konsepnya adalah mengubah cara penyaluran.

Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi. Arah utamanya adalah meningkatkan ketepatan penerima manfaat agar dukungan negara lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam konteks listrik, misalnya, kebijakan diarahkan agar subsidi semakin fokus kepada rumah tangga miskin dan rentan, sementara pelanggan nonsubsidi dapat mengikuti mekanisme penyesuaian tarif sesuai regulasi.

Jadi, pertanyaan masa depan bukan:

“Apakah subsidi masih ada?”

Melainkan:

“Apakah nama Anda ada di antara mereka yang dianggap berhak?”

Transparansi Akan Menjadi Kunci

Semakin besar peran data, semakin penting pula transparansi.

Masyarakat perlu memahami:

Data apa yang digunakan?

Bagaimana seseorang dikategorikan miskin, rentan, atau mampu?

Bagaimana jika data seseorang salah?

Ke mana masyarakat harus mengajukan keberatan?

Berapa lama proses koreksi dilakukan?

Tanpa mekanisme koreksi yang mudah, kebijakan yang bertujuan menciptakan keadilan justru berisiko menciptakan ketidakadilan baru.

Karena itu, digitalisasi subsidi harus berjalan bersama dengan hak masyarakat untuk memperbaiki data.

Sistem yang baik bukan hanya sistem yang mampu menolak penerima yang tidak memenuhi syarat.

Sistem yang baik juga harus mampu mengakui ketika ia melakukan kesalahan.

Ketika Negara Mengukur Warganya

Pada akhirnya, transformasi subsidi merupakan cerita tentang perubahan cara negara bekerja.

Negara ingin memastikan uang publik tidak bocor kepada kelompok yang tidak membutuhkan.

Negara ingin anggaran lebih efisien.

Negara ingin subsidi benar-benar melindungi kelompok miskin dan rentan.

Tujuannya sangat kuat.

Namun semakin negara menggunakan data untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk memastikan data tersebut akurat, diperbarui, aman, transparan, dan memiliki mekanisme koreksi.

Karena bagi negara, seseorang mungkin hanya satu baris data.

Tetapi bagi orang tersebut, satu kesalahan data bisa menentukan apakah dapurnya tetap mengepul atau tidak.

Kesimpulan

Kebijakan subsidi di Indonesia sedang bergerak menuju perubahan besar: dari subsidi untuk barang menuju subsidi yang semakin berbasis pada orang dan penerima manfaat. DTSEN, verifikasi identitas, digitalisasi distribusi, serta integrasi data menjadi fondasi penting dalam perubahan tersebut.

Jika berhasil, kebijakan ini berpotensi membuat subsidi lebih adil dan mengurangi kebocoran anggaran.

Namun tantangan terbesarnya juga sangat jelas: negara harus mampu mengenali kondisi warganya dengan benar.

Sebab ketika negara mulai mengukur siapa yang berhak disubsidi, persoalannya bukan lagi sekadar tentang anggaran.