JAKARTA — Perdebatan mengenai utang pemerintah kembali menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya angka utang Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak melihat nominal utang semata, melainkan membandingkannya dengan ukuran ekonomi dan kondisi fiskal negara lain.
Pesan tersebut menjadi menarik karena sejumlah negara maju justru memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pengelolaan utang harus tetap dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
🇮🇩 Jangan Hanya Melihat Angka Utang
Bagi masyarakat, angka utang dalam satuan triliun rupiah memang terlihat sangat besar. Namun, angka nominal saja tidak cukup untuk menentukan apakah sebuah negara berada dalam kondisi berbahaya.
Ukuran yang lebih lazim digunakan adalah rasio utang terhadap PDB. Rasio ini membandingkan jumlah kewajiban pemerintah dengan kemampuan ekonomi suatu negara.
Airlangga sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga rasio utang Indonesia di sekitar 40 persen terhadap PDB, meski batas yang diperbolehkan dalam undang-undang mencapai 60 persen. Pada saat yang sama, pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap sekitar 3 persen atau di bawahnya.
Artinya, pemerintah ingin memberikan pesan bahwa utang tidak otomatis berarti krisis selama dikelola dengan disiplin.
🌍 Negara Maju Juga Memiliki Utang Sangat Besar
Perbandingan dengan negara maju menjadi bagian penting dalam melihat persoalan ini secara lebih objektif.
Sejumlah negara maju memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jepang, misalnya, selama bertahun-tahun memiliki rasio utang yang sangat besar. Amerika Serikat juga beroperasi dengan tingkat utang pemerintah yang jauh di atas rasio Indonesia.
Namun, kondisi setiap negara tentu tidak bisa dibandingkan secara mentah.
Negara dengan pasar keuangan yang dalam, mata uang yang kuat, basis investor yang luas, dan kemampuan pembiayaan tinggi dapat memiliki kapasitas berbeda dalam mengelola utang.
Karena itu, rasio utang rendah bukan satu-satunya ukuran kesehatan ekonomi, begitu pula rasio tinggi tidak otomatis berarti sebuah negara akan bangkrut.
💰 Mengapa Rasio Utang Lebih Penting daripada Nominal?
Bayangkan dua perusahaan memiliki utang Rp10 triliun.
Perusahaan pertama mempunyai pendapatan Rp1 triliun per tahun, sementara perusahaan kedua menghasilkan Rp100 triliun.
Nominal utangnya sama, tetapi kemampuan membayar jelas berbeda.
Prinsip yang sama berlaku bagi negara.
Indonesia memiliki perekonomian yang besar, sehingga jumlah utang harus dilihat bersama kemampuan menghasilkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, biaya bunga, serta kemampuan membiayai kembali utang tersebut.
Inilah alasan pemerintah terus menekankan pentingnya rasio utang dan kredibilitas fiskal, bukan sekadar headline mengenai nominal utang.
📊 Indonesia Masih Dianggap Memiliki Beban Utang yang Relatif Ringan oleh S&P
Argumen pemerintah juga memperoleh dukungan dari penilaian lembaga pemeringkat.
S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. S&P menilai Indonesia didukung oleh prospek pertumbuhan yang kuat, kebijakan makroekonomi yang relatif prudent, serta beban utang pemerintah dan utang eksternal neto yang relatif ringan dibandingkan sejumlah negara sekelasnya.
Penilaian tersebut merupakan salah satu alasan pemerintah menilai masyarakat tidak perlu panik hanya karena melihat angka utang yang semakin besar.
Tetapi, mempertahankan peringkat investasi bukan berarti Indonesia bebas risiko.
⚠️ Bukan Berarti Utang Boleh Dibiarkan Membengkak
Di sinilah bagian yang sering hilang dalam perdebatan.
Mengatakan “jangan khawatir” bukan berarti “tidak perlu waspada.”
Utang tetap memiliki konsekuensi, terutama ketika suku bunga tinggi atau pertumbuhan ekonomi melambat. Pemerintah harus membayar pokok sekaligus bunga utang. Semakin besar kewajiban tersebut, semakin besar pula kebutuhan anggaran untuk pembayaran utang.
Dalam kondisi tertentu, beban bunga yang meningkat dapat mempersempit ruang pemerintah untuk membiayai:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur
- Perlindungan sosial
- Program produktif lainnya
Karena itu, kualitas belanja pemerintah sama pentingnya dengan jumlah utang itu sendiri.
🏗️ Utang Akan Lebih Masuk Akal Jika Mendorong Produktivitas
Utang negara tidak selalu buruk.
Masalahnya adalah untuk apa utang digunakan.
Jika pembiayaan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, meningkatkan produktivitas, memperkuat industri, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, atau mendorong pertumbuhan ekonomi, maka utang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan.
Sebaliknya, jika utang digunakan untuk belanja yang tidak produktif dan tidak meningkatkan kemampuan ekonomi negara, risikonya lebih besar.
Dengan kata lain:
Utang yang menghasilkan pertumbuhan bisa menjadi alat pembangunan. Utang yang tidak menghasilkan produktivitas bisa berubah menjadi beban.
🇮🇩 Pemerintah Memasang Batas untuk Menjaga Kepercayaan
Airlangga menyebut Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga rasio utang sekitar 40 persen, meskipun batas hukum mencapai 60 persen. Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga defisit tetap terkendali.
Sinyal semacam ini penting bagi investor.
Pasar bukan hanya melihat berapa besar utang Indonesia, tetapi juga mempertanyakan:
Apakah pemerintah mampu mengendalikan utang?
Selama kebijakan fiskal dianggap kredibel dan pemerintah dapat memenuhi kewajiban pembayaran, kepercayaan investor akan lebih mudah dipertahankan.
💡 Jadi, Haruskah Masyarakat Khawatir?
Jawabannya: tidak perlu panik, tetapi tetap perlu memperhatikan perkembangannya.
Data dan penilaian lembaga pemeringkat menunjukkan Indonesia masih memiliki ruang fiskal dan posisi utang yang relatif terkendali dibandingkan sebagian negara lain.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan risiko.
Masyarakat tetap perlu memperhatikan beberapa indikator:
Pertama, apakah rasio utang terus terkendali.
Kedua, apakah pertumbuhan ekonomi cukup kuat untuk menopang pembayaran utang.
Ketiga, apakah penerimaan negara tumbuh seiring kebutuhan belanja.
Keempat, apakah beban bunga semakin besar atau justru dapat ditekan.
Kelima, apakah utang digunakan untuk kegiatan yang benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi.
🔎 Pelajaran Penting dari Pernyataan Airlangga
Pernyataan Airlangga sebenarnya mengajak publik melihat persoalan utang dengan perspektif yang lebih luas.
Indonesia memang memiliki utang dalam jumlah besar jika dihitung dalam rupiah. Namun, hampir semua negara modern juga menggunakan utang sebagai instrumen pembiayaan.
Yang membedakan bukan sekadar berapa besar utangnya, melainkan:
berapa besar ekonomi negara, seberapa produktif pembiayaannya, berapa biaya bunganya, dan seberapa kredibel pemerintah mengelolanya.
Karena itu, perbandingan dengan negara maju dapat menjadi konteks yang berguna, tetapi tetap harus dilakukan secara hati-hati karena struktur ekonomi dan kemampuan pembiayaan masing-masing negara berbeda.
🌟 Kesimpulan
Pernyataan Airlangga mengenai utang Indonesia memberikan satu pesan penting: masyarakat tidak perlu menilai kondisi fiskal hanya dari angka nominal utang.
Indonesia masih memiliki rasio utang yang berada di bawah batas undang-undang, sementara pemerintah menyatakan akan menjaga rasio sekitar 40 persen dan terus mempertahankan disiplin fiskal.
S&P juga menilai beban utang pemerintah Indonesia relatif ringan dibandingkan sejumlah negara pembanding dan mempertahankan rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil.
