JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pekerjaan rumah besar kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Pemerintah ingin penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong hingga mencapai Rp2.000 triliun.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi penyaluran kredit UMKM yang saat ini berada di kisaran Rp1.500 triliun. Airlangga menyampaikan target itu dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bukan sekadar mengejar angka, target tersebut mencerminkan ambisi pemerintah untuk membuat pembiayaan UMKM semakin mudah diakses dan mendorong lebih banyak usaha kecil naik kelas.

Airlangga: Ini PR untuk Menteri Maman

Airlangga secara terbuka meminta Kementerian UMKM menyiapkan langkah agar pembiayaan UMKM dapat meningkat secara signifikan.

Jika saat ini kredit UMKM berada di sekitar Rp1.519,1 triliun, pemerintah ingin angka tersebut bergerak menuju Rp2.000 triliun. Data Juni 2026 menunjukkan kredit UMKM tumbuh 1,05 persen secara tahunan, membaik dibandingkan pertumbuhan 0,60 persen pada Mei.

Artinya, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas pembiayaan.

Tantangannya bukan hanya menyalurkan uang, tetapi memastikan kredit tersebut benar-benar sampai kepada pelaku usaha yang membutuhkan.

Maman Diminta Siapkan Skenario

Menanggapi dorongan tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya akan mempersiapkan sejumlah skenario untuk mewujudkan target yang diusulkan Airlangga.

Ini menjadi pekerjaan besar karena peningkatan kredit hingga Rp2.000 triliun membutuhkan koordinasi berbagai pihak.

Bukan hanya Kementerian UMKM, tetapi juga:

• perbankan;
• lembaga pembiayaan;
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
• lembaga penjamin;
• pemerintah daerah;
• hingga pelaku usaha sendiri.

Jika ekosistem tersebut bergerak bersama, peluang memperluas akses pembiayaan UMKM akan semakin besar.

Kredit UMKM Sudah Besar, Tapi Masih Ada Celah

Angka Rp1.519,1 triliun sebenarnya bukan jumlah yang kecil.

Namun pemerintah melihat masih terdapat pelaku UMKM yang belum memperoleh pembiayaan secara optimal.

Ada usaha yang sudah berjalan bertahun-tahun tetapi belum mendapatkan akses kredit yang memadai. Ada pula pengusaha yang memiliki potensi berkembang tetapi terbentur persyaratan, kemampuan administrasi, atau kurangnya rekam jejak keuangan.

Karena itu, peningkatan pembiayaan harus diikuti dengan perbaikan kualitas akses kredit.

Bukan Sekadar Punya Rekening

Airlangga juga menyoroti perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat menjadi 93,61 persen, dari 92,74 persen pada 2025.

Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen.

Namun, tingginya inklusi keuangan tidak otomatis berarti semua pelaku usaha sudah mampu memanfaatkan produk keuangan secara optimal.

Punya rekening berbeda dengan mampu mengelola pembiayaan.

Di sinilah tantangan berikutnya.

Pelaku UMKM harus semakin mampu membaca laporan keuangan, menghitung kebutuhan modal, memahami risiko utang, hingga menggunakan pembiayaan untuk investasi produktif.

Mengapa Target Rp2.000 Triliun Penting?

UMKM memiliki posisi besar dalam perekonomian Indonesia.

Jika akses modal semakin mudah, pelaku usaha dapat menggunakan pembiayaan untuk:

menambah stok → membeli mesin → membuka cabang → merekrut pekerja → meningkatkan produksi → memperluas pasar.

Rantai tersebut pada akhirnya dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas.

Karena itu, kredit UMKM bukan sekadar angka dalam laporan perbankan.

Di belakang setiap kredit terdapat usaha, pekerja, keluarga, dan aktivitas ekonomi.

Tapi Ada Risiko: Kredit Jangan Sampai Salah Sasaran

Target Rp2.000 triliun juga harus dibarengi dengan kehati-hatian.

Peningkatan penyaluran kredit tidak otomatis berarti kebijakan berhasil jika dana tersebut justru membuat pelaku usaha terbebani utang.

Karena itu, bank dan lembaga pembiayaan tetap harus memastikan kemampuan pembayaran debitur.

Pemerintah juga perlu mendorong agar pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar menutup kebutuhan konsumsi.

Kredit besar harus menghasilkan usaha yang lebih besar, bukan masalah utang yang lebih besar.

Pemerintah Sudah Pangkas Bunga Kredit Ultra Mikro

Salah satu kebijakan yang dapat mendukung agenda pembiayaan UMKM adalah penurunan bunga kredit ultra mikro.

Pada Juni 2026, pemerintah memutuskan memangkas bunga kredit ultra mikro menjadi 8 persen, dari sebelumnya berada di kisaran 18–25 persen. Kebijakan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro binaan PNM Mekaar dengan plafon di bawah Rp15 juta.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi bunga yang diperkirakan mencapai sekitar Rp25 triliun, bergantung pada biaya dana PNM.

Kebijakan semacam ini dapat membantu mengurangi beban pembiayaan bagi usaha yang berada pada lapisan paling bawah.

KUR Tetap Menjadi Senjata Penting

Selain kredit perbankan secara umum, Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.

Pemerintah sebelumnya telah menggunakan KUR sebagai instrumen untuk mendorong usaha mikro naik kelas.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaku usaha yang benar-benar produktif dapat memperoleh pembiayaan tanpa prosedur yang terlalu rumit, tetapi tetap dengan prinsip kehati-hatian.

OJK Ikut Didorong Perkuat Ekosistem

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menempatkan penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM sebagai salah satu program utama.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan pihaknya mendorong industri jasa keuangan untuk memberikan dukungan terhadap UMKM.

Ini penting karena target Rp2.000 triliun tidak mungkin dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah.

Perbankan harus bergerak, industri keuangan harus berinovasi, dan pelaku UMKM juga harus meningkatkan kualitas usahanya.

Digitalisasi Bisa Membuka Pintu Kredit Baru

Salah satu persoalan UMKM adalah keterbatasan dokumentasi keuangan.

Usaha kecil yang masih mengandalkan transaksi tunai sering kesulitan menunjukkan rekam jejak bisnis kepada lembaga keuangan.

Digitalisasi dapat mengubah kondisi tersebut.

Transaksi melalui QRIS, rekening bank, platform digital, dan pencatatan keuangan elektronik dapat menciptakan data aktivitas usaha.

Data tersebut berpotensi membantu lembaga keuangan menilai kelayakan calon debitur secara lebih akurat.

Target Rp2.000 Triliun Bisa Jadi Momentum UMKM Naik Kelas

Jika dilakukan dengan benar, tambahan pembiayaan dapat menjadi momentum bagi UMKM Indonesia.

Usaha mikro bisa berkembang menjadi usaha kecil.

Usaha kecil bisa masuk skala menengah.

Dan usaha menengah berpotensi menembus pasar ekspor.

Namun proses tersebut membutuhkan lebih dari sekadar modal.

Pelaku usaha juga membutuhkan:

• pelatihan;
• pendampingan;
• akses pasar;
• teknologi;
• legalitas usaha;
• sertifikasi;
• serta kemampuan mengelola keuangan.

Modal adalah bahan bakar. Tetapi kemampuan mengelola bisnis adalah mesinnya.

PR Maman Bukan Sekadar Mengejar Angka

Target yang diberikan Airlangga kepada Maman tentu menarik perhatian.

Namun, ukuran keberhasilannya seharusnya tidak berhenti pada apakah angka Rp2.000 triliun tercapai atau tidak.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Berapa banyak UMKM baru yang mendapatkan kredit?

Berapa banyak usaha yang naik kelas?

Berapa banyak lapangan kerja yang tercipta?

Dan apakah kredit tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas?

Jika jawabannya positif, maka target tersebut akan memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar pencapaian nominal.

Menunggu Strategi Baru Pemerintah

Maman menyatakan akan menyiapkan beberapa skenario setelah mendapat dorongan dari Airlangga.

Ini berarti tahap berikutnya adalah menentukan bagaimana target tersebut dapat dicapai.

Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara perluasan akses dan kualitas kredit.

Terlalu ketat, UMKM sulit mendapatkan modal.

Terlalu longgar, risiko kredit bermasalah bisa meningkat.

Di tengah dua kepentingan tersebut, desain kebijakan menjadi sangat menentukan.

Kesimpulan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan PR besar kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman: mendorong penyaluran kredit UMKM hingga Rp2.000 triliun, naik dari posisi sekitar Rp1.519,1 triliun pada Juni 2026.

Maman menyatakan akan menyiapkan sejumlah skenario untuk mengejar target tersebut, sementara OJK juga menegaskan penguatan ekosistem pembiayaan UMKM menjadi salah satu fokusnya.

Target ini berpotensi menjadi kabar besar bagi jutaan pelaku usaha apabila pembiayaan benar-benar menjangkau sektor produktif.