JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rotasi besar di jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi. Sebanyak 15 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) baru resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada Selasa, 11 Agustus 2026, dalam upacara di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja aparat penegak hukum, para Kajati baru mendapat tugas untuk memperkuat integritas, meningkatkan transparansi, serta memastikan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat dan perekonomian negara ditangani secara profesional.

Menariknya, dari rencana 16 Kajati yang semula akan dilantik, hanya 15 yang akhirnya mengucapkan sumpah. Posisi Kajati Jawa Tengah belum berganti karena pejabat yang sebelumnya direncanakan menempati posisi tersebut, Siswanto, justru dilantik untuk jabatan internal sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Daftar Lengkap 15 Kajati Baru

Berikut nama-nama Kajati yang dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin:

No.	Nama	Jabatan Baru
1	Dr. Sutikno, S.H., M.H.	Kajati Daerah Khusus Jakarta
2	RD Teguh Darmawan, S.H., M.H.	Kajati Jawa Barat
3	Hendrizal Husin, S.H., M.H.	Kajati Kalimantan Tengah
4	Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M.H.	Kajati Sumatera Selatan
5	Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.	Kajati Sulawesi Selatan
6	Chatarina Muliana Girsang, S.H., M.H.	Kajati Kalimantan Timur
7	Herry Hermanus Horo, S.H.	Kajati Banten
8	Sri Kuncoro, S.H., M.Si.	Kajati D.I. Yogyakarta
9	Sukarman Sumarinton, S.H., M.H.	Kajati Kalimantan Selatan
10	Anton Delianto, S.H., M.H.	Kajati Bengkulu
11	Taufan Zakaria, S.H., M.H.	Kajati Lampung
12	Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H.	Kajati Aceh
13	I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.	Kajati Papua Barat
14	Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H.	Kajati Maluku Utara
15	Dr. Transiswara Adhi, S.H., M.Hum.	Kajati Kepulauan Riau

Daftar tersebut berdasarkan informasi pelantikan 11 Agustus 2026.

---

DKI Jakarta Jadi Salah Satu Posisi yang Paling Disorot

Salah satu rotasi yang menarik perhatian adalah penunjukan Sutikno sebagai Kajati Daerah Khusus Jakarta.

Jakarta merupakan wilayah dengan kompleksitas perkara yang sangat tinggi. Selain persoalan pidana umum, Kejati DKI Jakarta berhadapan dengan perkara yang berkaitan dengan korupsi, ekonomi, aset, hingga persoalan yang memiliki perhatian publik luas.

Karena itu, posisi Kajati DKI bukan hanya membutuhkan kemampuan teknis hukum.

Kemampuan menjaga independensi, integritas, dan komunikasi publik juga menjadi sangat penting.

Jawa Barat Juga Mendapat Pemimpin Baru

Untuk Jawa Barat, RD Teguh Darmawan dipercaya menjadi Kajati baru.

Wilayah Jawa Barat memiliki jumlah penduduk besar serta aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang kompleks.

Dengan demikian, Kajati baru akan menghadapi tantangan penegakan hukum yang beragam, termasuk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kepentingan masyarakat.

Ada Perubahan di Banyak Wilayah Strategis

Rotasi tidak hanya terjadi di Jakarta dan Jawa Barat.

Jajaran Kajati baru juga ditempatkan di sejumlah daerah strategis seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Aceh, Lampung, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau.

Artinya, perubahan ini memiliki cakupan cukup luas.

Kejaksaan tidak hanya melakukan penyegaran di pusat pemerintahan, tetapi juga memperbarui kepemimpinan di berbagai wilayah Indonesia.

Mengapa Rotasi Kajati Penting?

Pergantian pimpinan di tingkat Kejati dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum di daerah.

Kajati memiliki peran penting dalam mengoordinasikan Kejaksaan Tinggi sekaligus membina Kejaksaan Negeri di wilayahnya.

Karena itu, pergantian pejabat dapat membawa sejumlah harapan:

penanganan perkara lebih cepat, pengawasan lebih ketat, koordinasi lebih baik, dan pelayanan hukum kepada masyarakat semakin transparan.

Namun, hasil akhirnya tentu tidak bisa dinilai hanya dari pelantikan.

Masyarakat akan melihat apa yang dilakukan para Kajati setelah mulai bekerja.

Pesan Tegas ST Burhanuddin

Dalam amanatnya, Burhanuddin mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan atau kekuasaan.

Menurutnya, jabatan merupakan amanah dan kepercayaan pimpinan yang harus dipertanggungjawabkan melalui integritas, profesionalitas, dan loyalitas.

Pesan tersebut menjadi sangat relevan karena institusi penegak hukum sedang berada dalam sorotan publik.

Para pejabat baru diminta memberikan kemampuan terbaik untuk memperbaiki citra serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.

Kajati Diminta Berani Tangani Korupsi Strategis

Salah satu pesan terpenting Jaksa Agung adalah mengenai pemberantasan korupsi.

Burhanuddin meminta agar penanganan perkara korupsi tidak hanya terpusat di Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri justru diminta berani menangani perkara korupsi strategis di wilayah masing-masing dengan profesional dan bertanggung jawab.

Ini berarti Kajati baru menghadapi tantangan besar.

Mereka tidak hanya dituntut menjaga administrasi organisasi, tetapi juga harus mampu melihat perkara-perkara strategis yang memiliki dampak terhadap masyarakat dan keuangan negara.

Perkara yang Menyangkut Masyarakat Harus Jadi Perhatian

Burhanuddin juga meminta jajaran baru memberi perhatian terhadap perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta perkara yang berdampak pada keuangan dan perekonomian negara.

Arahan tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan kejaksaan bukan hanya berapa banyak perkara yang ditangani.

Yang lebih penting adalah seberapa besar penegakan hukum memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Transparansi Menjadi Tantangan Besar

Salah satu pesan lain yang tak kalah penting adalah peningkatan transparansi publik.

Kajati baru diminta aktif mempublikasikan capaian kinerja secara berkelanjutan.

Di era media sosial, masyarakat dapat mengetahui perkembangan sebuah kasus dengan sangat cepat.

Karena itu, komunikasi publik yang terbuka dan akurat semakin dibutuhkan.

Penegakan hukum yang baik tidak cukup hanya dilakukan; masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana prosesnya berlangsung.

Kajati Diminta Tidak Membuat Kegaduhan

Burhanuddin memberikan arahan agar penegakan hukum di daerah dilakukan secara tenang, terukur, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Para Kajati juga diminta membangun koordinasi dengan Forkopimda untuk menjaga stabilitas wilayah.

Namun, koordinasi tersebut tetap harus dilakukan tanpa mengganggu independensi Kejaksaan.

Pesan ini menjadi penting karena penegakan hukum sering bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun pemerintahan daerah.

Kajati Baru Punya Pekerjaan Rumah Besar

Setelah pelantikan, tantangan sebenarnya baru dimulai.

Para Kajati harus segera memahami persoalan di wilayah masing-masing.

Mereka perlu mengetahui perkara apa yang sedang berjalan, kasus mana yang menjadi perhatian publik, serta persoalan apa yang membutuhkan penanganan cepat.

Tidak kalah penting, mereka harus memastikan jajaran di bawahnya bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas.

Jawa Tengah Jadi Catatan Menarik

Satu hal yang membuat pelantikan kali ini berbeda adalah belum bergantinya Kajati Jawa Tengah.

Siswanto yang sebelumnya direncanakan menjadi Kajati Jateng justru dilantik sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Karena itu, berdasarkan laporan yang tersedia, posisi Kajati Jawa Tengah masih dipegang pejabat petahana Teguh Subroto.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa komposisi jabatan di lingkungan Kejaksaan masih dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi.

Apa yang Akan Ditunggu Publik?

Setelah 15 Kajati baru dilantik, publik tentu akan menunggu hasil kerja mereka.

Beberapa indikator yang akan menjadi perhatian antara lain:

• penanganan kasus korupsi strategis;
• kecepatan penyelesaian perkara;
• perlindungan kepentingan masyarakat;
• transparansi proses hukum;
• pengawasan internal;
• serta kemampuan menjaga independensi institusi.

Dengan kata lain, pelantikan hanyalah awal.

Ujian sesungguhnya adalah ketika para Kajati mulai mengambil keputusan dalam perkara-perkara yang memiliki konsekuensi besar.

Kesimpulan

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik 15 Kajati baru pada Selasa, 11 Agustus 2026. Rotasi tersebut mencakup sejumlah wilayah penting, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Banten, Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan hingga Papua Barat.

Burhanuddin meminta para pejabat baru segera beradaptasi, menjaga integritas, memperkuat transparansi, dan berani menangani perkara korupsi strategis di daerah. Mereka juga diminta menjalankan penegakan hukum secara tenang dan terukur serta tetap menjaga independensi Kejaksaan.

Sementara itu, Jawa Tengah menjadi satu-satunya posisi yang belum berganti dalam rangkaian pelantikan tersebut karena pejabat yang semula dijadwalkan dilantik, Siswanto, mendapat penugasan berbeda di lingkungan Kejaksaan Agung.