JAKARTA – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kembali menegaskan posisi organisasinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Budi Arie menyebut Projo tetap mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat. Pada saat yang sama, Projo menyatakan tetap akan memberikan masukan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie dalam peringatan HUT ke-12 Projo di Jakarta pada 23 Agustus 2026.
Projo Klaim Pendukung Awal Prabowo-Gibran
Budi Arie menjelaskan bahwa Projo telah memiliki perjalanan panjang dalam politik nasional.
Organisasi tersebut sebelumnya dikenal sebagai relawan pendukung Joko Widodo. Setelah pemerintahan berganti, Projo menyatakan tetap mengambil posisi untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Budi Arie menyebut Projo telah mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sejak awal. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Budi ketika menjelaskan sikap politik organisasi tersebut.
Menurutnya, dukungan itu merupakan bagian dari tanggung jawab politik Projo terhadap pemerintahan yang sejak awal mereka dukung.
Dukungan Tidak Berarti Tutup Mata
Budi Arie menegaskan bahwa dukungan Projo tidak berarti organisasi tersebut akan membenarkan seluruh kebijakan pemerintah.
Projo justru ingin tetap memberikan masukan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan program.
“Kita mendukung program-program pro-kerakyatan Presiden Prabowo,” kata Budi Arie.
Ia menilai sejumlah program pemerintah memiliki tujuan yang baik. Namun, masalah dapat muncul ketika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan tujuan awal.
Projo Soroti Pelaksanaan Program Pemerintah
Menurut Budi Arie, kesalahan dalam sebuah kebijakan tidak selalu berasal dari gagasan awal.
Ia menilai persoalan dapat muncul pada tahap eksekusi dan praktik di lapangan.
“Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi adalah eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang,” ujar Budi Arie.
Karena itu, Projo menyatakan akan tetap berada di tengah masyarakat untuk melihat langsung dampak kebijakan pemerintah.
Budi Arie Dorong Pemberantasan Korupsi
Selain membahas dukungan terhadap pemerintahan, Budi Arie juga menyoroti pemberantasan korupsi.
Ia meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan komitmen antikorupsi, tetapi juga membersihkan praktik korupsi di sekitar pusat kekuasaan.
Budi Arie menyatakan Projo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
Menurutnya, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting untuk membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
RUU Perampasan Aset Ikut Disorot
Dalam peringatan HUT Projo, Budi Arie juga menyinggung pentingnya aturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
Ia mendorong agar aturan tersebut segera diwujudkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi.
Pernyataan itu muncul ketika pembahasan RUU Perampasan Aset juga menjadi perhatian publik dan DPR.
Projo Tetap Klaim Berada di Garis Rakyat
HUT ke-12 Projo menjadi momentum bagi organisasi tersebut untuk kembali menegaskan identitas politiknya.
Budi Arie mengatakan Projo harus tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak hanya menjadi organisasi yang aktif ketika pemilu berlangsung.
“Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Budi Arie.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan HUT ke-12 Projo.
Rakyat Diminta Jadi Fokus Politik
Budi Arie menilai politik seharusnya tidak hanya membahas kepentingan elite.
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus dapat dirasakan masyarakat, khususnya kelompok yang berada di lapisan bawah.
Karena itu, Projo menyatakan akan terus menyampaikan kondisi masyarakat kepada pemerintah.
Projo Akui Pemerintahan Perlu Dikawal
Sikap Projo menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran disertai keinginan untuk melakukan pengawasan.
Organisasi tersebut menyatakan akan memberikan masukan apabila menemukan kebijakan atau pelaksanaan program yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dengan posisi tersebut, Projo ingin menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Pernyataan Soal 2029 Jadi Sorotan
Di tengah penegasan dukungan tersebut, Budi Arie juga menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029.
Pernyataan tersebut memicu berbagai spekulasi di ruang publik.
Budi Arie kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi, bukan sikap resmi Projo maupun pernyataan yang berkaitan dengan Joko Widodo.
Budi Arie Tegaskan Tidak Libatkan Jokowi
Dalam klarifikasinya pada 26 Agustus 2026, Budi Arie mengatakan pernyataan tersebut tidak memiliki hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia juga menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya.
“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut.”
Klarifikasi tersebut disampaikan setelah pernyataan Budi Arie menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat.
PSI Tegaskan Dukungan ke Prabowo-Gibran
Polemik tersebut kemudian mendapat respons dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyatakan PSI tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai akhir masa pemerintahan. PSI juga menyatakan akan membantu mengawal program pemerintah.
Pernyataan tersebut menambah dinamika politik nasional setelah komentar Budi Arie mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029.
Projo Tetap Dukung Pemerintah
Terlepas dari polemik tersebut, posisi resmi Projo yang disampaikan dalam peringatan HUT ke-12 tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Projo menyatakan dukungan diberikan terutama kepada program yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Namun, organisasi tersebut juga menegaskan akan memberikan kritik dan masukan apabila menemukan persoalan dalam implementasi kebijakan.
Perjalanan 12 Tahun Projo
Projo berdiri sebagai organisasi masyarakat setelah Kongres pertama pada 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading, Jakarta.
Kongres tersebut dibuka oleh Joko Widodo yang saat itu merupakan presiden terpilih.
Selama pemerintahan Jokowi, Projo menjadi salah satu organisasi relawan yang aktif mendukung pemerintah. Kini, organisasi tersebut menyatakan melanjutkan perannya dalam mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran.
Projo Ingin Tetap Jadi Penghubung
Budi Arie menilai organisasi relawan tidak seharusnya hanya aktif ketika pemilu.
Menurutnya, setelah pemilu selesai, organisasi seperti Projo tetap memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kondisi masyarakat kepada pemerintah.
Karena itu, Projo ingin mempertahankan perannya sebagai organisasi yang berada dekat dengan masyarakat sekaligus mengawal kebijakan pemerintah.
Dukungan dan Kritik Berjalan Bersamaan
Sikap Projo saat ini dapat dirangkum dalam dua hal.
Pertama, Projo tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedua, Projo menyatakan tidak akan diam ketika menemukan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan.
Pendekatan tersebut membuat Projo memosisikan diri sebagai pendukung pemerintah sekaligus kelompok yang memberikan masukan.
Fakta Penting Pernyataan Budi Arie
Berikut fakta yang telah terkonfirmasi:
- Budi Arie merupakan Ketua Umum Projo.
- Projo memperingati HUT ke-12 pada 23 Agustus 2026.
- Projo menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Projo juga menyatakan akan memberikan masukan terhadap persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
- Budi Arie mendorong pemberantasan korupsi dan percepatan aturan mengenai perampasan aset.
- Pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 menimbulkan polemik.
- Budi Arie kemudian meminta maaf dan menyebut pernyataan tersebut sebagai analisis pribadinya.
Budi Arie dan Projo Masih Dukung Prabowo-Gibran
Dinamika politik yang melibatkan Budi Arie menjadi perhatian karena muncul bersamaan dengan penegasan dukungan Projo terhadap pemerintahan saat ini.
Fakta yang terkonfirmasi adalah Projo secara resmi menyatakan tetap mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus ingin memberikan masukan apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, polemik mengenai pernyataan Budi Arie terkait kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 telah diklarifikasi sebagai analisis pribadinya. Budi Arie juga telah meminta maaf atas pernyataan yang menimbulkan spekulasi.
