JAKARTA – Sekitar 1.000 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026. Massa sebelumnya direncanakan bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk menyuarakan berbagai persoalan ekonomi, pemerintahan, hingga ruang demokrasi.
Aksi ini menjadi sorotan karena digelar hanya sehari setelah peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dengan isu ekonomi rakyat hingga dugaan penyempitan ruang sipil menjadi perhatian utama.
Namun, perjalanan massa menuju Bundaran HI tidak sepenuhnya berjalan mulus. Berdasarkan laporan dari lapangan, rombongan mahasiswa sempat tertahan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sekitar gedung UOB, sehingga akses mereka menuju Bundaran HI menjadi terbatas.
Sekitar 1.000 Mahasiswa Turun ke Jalan
Aksi ini memperlihatkan kembali peran mahasiswa sebagai salah satu kelompok yang aktif menyuarakan kritik terhadap persoalan publik.
BEM UI sebelumnya disebut mengoordinasikan sekitar 1.000 mahasiswa dalam aksi tersebut. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi kali ini bukan sekadar aksi kecil, melainkan mobilisasi mahasiswa dalam jumlah besar untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Massa membawa beragam isu yang menurut mereka membutuhkan perhatian serius pemerintah. Sorotan tidak hanya tertuju pada kondisi ekonomi, tetapi juga menyangkut korupsi, reforma agraria, proyek strategis, kebijakan daerah, penanganan bencana, hingga peran aparat dalam ruang sipil.
Delapan Tuntutan yang Disuarakan
Salah satu bagian paling menarik dari aksi ini adalah delapan tuntutan yang dibawa mahasiswa.
Berdasarkan laporan mengenai aksi tersebut, tuntutan yang disuarakan mencakup:
- Menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Melakukan evaluasi total terhadap PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak.
- Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Yon TP.
Delapan tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa aksi mahasiswa kali ini mengangkat spektrum persoalan yang sangat luas.
Bukan hanya satu kebijakan yang menjadi sasaran kritik, melainkan berbagai isu yang menurut mahasiswa berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan arah demokrasi Indonesia.
Ekonomi Rakyat Menjadi Sorotan
Salah satu isu yang paling kuat muncul dalam aksi adalah persoalan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Kenaikan biaya hidup selalu menjadi isu yang sensitif karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketika harga pangan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari meningkat, tekanan paling besar biasanya dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelas menengah.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu dilihat dari angka-angka besar, tetapi juga harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pesan sederhananya adalah:
Ekonomi tumbuh belum tentu berarti semua rakyat merasa hidup semakin mudah.
Isu KKN Kembali Diangkat
Mahasiswa juga menyoroti persoalan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Isu ini kembali menjadi perhatian karena publik selama bertahun-tahun terus menuntut pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Bagi gerakan mahasiswa, pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku.
Lebih jauh, persoalannya menyangkut bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan sejak awal.
Karena itu, tuntutan penghentian KKN menjadi salah satu poin utama dalam aksi.
Reforma Agraria Turut Menjadi Tuntutan
Masalah agraria juga masuk dalam daftar tuntutan.
Konflik tanah, penguasaan lahan, penggusuran, hingga persoalan hak masyarakat adat terus menjadi isu yang muncul di berbagai wilayah Indonesia.
Mahasiswa menuntut reforma agraria sejati, sebuah istilah yang menunjukkan keinginan agar kebijakan pertanahan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Persoalan ini sangat penting karena tanah berkaitan dengan:
tempat tinggal → sumber penghidupan → pertanian → investasi → pembangunan.
Ketika konflik agraria muncul, dampaknya dapat menyentuh kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
PSN, MBG dan Kebijakan Pemerintah Ikut Dikritik
Aksi tersebut juga membawa tuntutan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta seruan untuk menghentikan sejumlah kebijakan yang disebut dalam tuntutan mahasiswa, termasuk MBG dan KDMP.
Sikap mahasiswa tersebut tentu menjadi bagian dari kritik politik dan kebijakan.
Di satu sisi, pemerintah dapat memiliki argumentasi bahwa program-program tersebut diperlukan untuk pembangunan dan mencapai tujuan tertentu.
Namun di sisi lain, mahasiswa menggunakan aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan dampak, efektivitas, prioritas anggaran, serta konsekuensi dari kebijakan yang dijalankan.
Perbedaan pandangan seperti inilah yang menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
Massa Sempat Tertahan di Kawasan Sudirman
Situasi di lapangan juga menjadi perhatian.
Berdasarkan laporan yang muncul pada hari aksi, massa mahasiswa yang bergerak menuju kawasan Bundaran HI sempat tertahan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, dekat gedung UOB. Akses menuju Bundaran HI dilaporkan dibatasi.
Situasi tersebut membuat terjadi perdebatan antara mahasiswa dan aparat mengenai lokasi serta pelaksanaan aksi.
Mahasiswa mempertanyakan pembatasan terhadap rencana aksi mereka, sementara aparat melakukan pengamanan dan pengaturan situasi di lapangan.
Pengamanan demonstrasi di kawasan pusat Jakarta memang memiliki tantangan tersendiri.
Kawasan Bundaran HI dan Jalan Sudirman merupakan salah satu titik dengan mobilitas masyarakat dan kendaraan yang sangat tinggi.
Lalu Lintas Ikut Menjadi Perhatian
Aksi dalam jumlah besar tentu berdampak terhadap pergerakan lalu lintas.
Sejumlah ruas di sekitar kawasan Sudirman-Thamrin menjadi perhatian aparat karena adanya pergerakan massa dan pengaturan keamanan.
Kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas Jakarta.
Setiap perubahan arus lalu lintas berpotensi berdampak pada pekerja, pengguna transportasi umum, pengendara, serta masyarakat yang melintas.
Karena itu, aparat melakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Mengapa Bundaran HI Menjadi Simbol Penting?
Bundaran HI bukan hanya sebuah lokasi di pusat Jakarta.
Kawasan tersebut memiliki nilai simbolis sebagai salah satu ruang publik paling terkenal di Indonesia.
Lokasinya berada di jantung ibu kota dan berdekatan dengan berbagai pusat bisnis, perhotelan, perkantoran, serta jalur utama transportasi.
Ketika aksi demonstrasi digelar di kawasan tersebut, perhatian publik otomatis menjadi lebih besar.
Orasi mahasiswa yang dilakukan di jantung Jakarta memiliki pesan simbolis:
aspirasi ingin dibawa ke pusat perhatian nasional.
BEM UI dan Tradisi Gerakan Mahasiswa
BEM UI sendiri merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki peran dalam aktivitas advokasi dan gerakan mahasiswa. Dalam informasi resmi UI, organisasi ini antara lain memiliki misi untuk mewujudkan gerakan mahasiswa yang strategis, inklusif, dan partisipatif dalam bidang sosial, politik, serta lingkungan hidup.
Aksi 18 Agustus ini menjadi salah satu bentuk bagaimana organisasi mahasiswa menerjemahkan fungsi advokasi ke dalam gerakan di ruang publik.
Mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik melalui diskusi di kampus.
Mereka juga membawa aspirasi tersebut ke jalan melalui aksi demonstrasi.
Demo Setelah HUT RI Memiliki Pesan Tersendiri
Waktu pelaksanaan aksi juga menarik perhatian.
Demonstrasi berlangsung sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Momentum tersebut membuat pesan mahasiswa memiliki makna tersendiri.
Kemerdekaan, bagi banyak kelompok mahasiswa, tidak hanya dipahami sebagai peringatan sejarah.
Mereka juga mengaitkannya dengan pertanyaan mengenai kondisi masyarakat saat ini:
Apakah keadilan sudah dirasakan secara merata?
Apakah ekonomi benar-benar membantu rakyat?
Apakah ruang kritik masih terbuka?
Apakah pembangunan sudah berjalan sesuai kepentingan masyarakat luas?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian dari semangat kritik yang dibawa dalam aksi.
Pemerintah dan Aparat Diharapkan Menyikapi Aspirasi
Aksi demonstrasi pada dasarnya menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Namun, keberhasilan sebuah aksi tidak hanya diukur dari jumlah massa yang turun ke jalan.
Hal yang lebih penting adalah apakah aspirasi yang disampaikan mendapatkan perhatian dan respons yang memadai.
Mahasiswa berharap tuntutan yang mereka bawa tidak berhenti sebagai suara dari pengeras suara di tengah jalan.
Mereka ingin persoalan yang diangkat masuk ke dalam ruang diskusi kebijakan.
Sementara itu, pemerintah tentu memiliki sudut pandang dan pertimbangan tersendiri terhadap setiap kebijakan yang menjadi sasaran kritik.
Dialog dan keterbukaan informasi menjadi penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Aksi Mahasiswa Jadi Sorotan Nasional
Sekitar 1.000 mahasiswa yang berada di bawah koordinasi BEM UI kembali menunjukkan bahwa isu ekonomi, pemerintahan, demokrasi, dan keadilan sosial masih menjadi perhatian besar kalangan kampus.
Delapan tuntutan yang dibawa memperlihatkan luasnya persoalan yang ingin mereka soroti.
Mulai dari harga kebutuhan pokok dan BBM, pemberantasan KKN, reforma agraria, evaluasi kebijakan pemerintah, otonomi daerah, penanganan bencana, hingga ruang sipil.
Massa yang bergerak menuju Bundaran HI juga sempat menghadapi pembatasan akses di kawasan Sudirman, sehingga dinamika antara mahasiswa dan aparat ikut menjadi perhatian dalam perkembangan aksi.
Pada akhirnya, aksi ini bukan hanya tentang ribuan mahasiswa yang turun ke jalan. Ini juga tentang pesan yang ingin mereka sampaikan: bahwa suara publik, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah masih terus hidup di ruang demokrasi Indonesia.
Kini perhatian publik tertuju pada perkembangan selanjutnya: bagaimana pemerintah akan merespons berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa tersebut.
