JAIPUR, INDIA – Indonesia membawa isu penting mengenai masa depan perdagangan negara berkembang dalam BRICS Trade Ministers’ Meeting (BRICS TMM) di Jaipur, India. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti dua persoalan yang dinilai sangat menentukan daya saing ekonomi negara berkembang: akses pembiayaan bagi UMKM dan penguatan rantai nilai global.

Pertemuan yang berlangsung pada 7 Agustus 2026 tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, inklusif, adil, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Bagi Indonesia, pembahasan ini bukan sekadar diplomasi ekonomi. Di baliknya terdapat kepentingan besar untuk memastikan UMKM tidak hanya bertahan di pasar domestik, tetapi mampu masuk ke pasar regional dan global.

UMKM Jadi Perhatian Utama Indonesia

Menurut Budi Santoso, UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang. Namun, sektor ini masih menghadapi hambatan struktural, terutama dalam memperoleh pembiayaan.

Masalah pembiayaan memang menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku usaha kecil.

Sebuah usaha mungkin memiliki produk berkualitas dan pasar yang potensial, tetapi tanpa modal yang cukup, pelaku usaha akan kesulitan:

• meningkatkan kapasitas produksi;
• membeli mesin;
• memperbaiki kemasan;
• memenuhi standar ekspor;
• melakukan pemasaran digital;
• hingga memenuhi pesanan dalam jumlah besar.

Karena itu, akses pembiayaan menjadi salah satu kunci agar UMKM dapat naik kelas.

Indonesia Dorong Tiga Langkah untuk Buka Akses Pembiayaan

Dalam forum BRICS TMM, Indonesia mengusulkan tiga prioritas utama untuk memperluas akses pembiayaan UMKM negara berkembang.

1. Meningkatkan Literasi Pembiayaan

Pelaku UMKM perlu memahami berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia.

Tidak semua pelaku usaha mengetahui bagaimana mengakses kredit, pembiayaan digital, maupun instrumen pembiayaan lainnya.

Peningkatan literasi diharapkan membuat pelaku usaha dapat memilih skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnisnya.

2. Memperluas Inklusi Pembiayaan Digital

Digitalisasi membuka peluang baru.

Teknologi memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan keuangan.

Namun, digitalisasi juga membutuhkan ekosistem yang aman, transparan, dan dapat dipercaya.

3. Membuat Pembiayaan Lebih Fleksibel

Indonesia juga mendorong diversifikasi program pembiayaan agar lebih adaptif terhadap kondisi UMKM.

Kebutuhan usaha mikro tentu berbeda dengan perusahaan yang sudah masuk pasar ekspor.

Karena itu, pendekatan pembiayaan tidak bisa menggunakan satu model untuk semua pelaku usaha.

Bukan Cuma Modal, UMKM Juga Harus Bisa Masuk Rantai Nilai Global

Mendag juga membawa isu yang lebih besar: bagaimana negara berkembang dapat membangun rantai nilai global yang lebih tangguh.

Rantai nilai global menggambarkan proses ketika produksi sebuah barang atau jasa melibatkan berbagai negara.

Contohnya, bahan baku dapat berasal dari satu negara, diproses di negara lain, kemudian dirakit dan dipasarkan ke berbagai negara.

Indonesia ingin pelaku usaha domestik mendapatkan porsi yang lebih besar dalam jaringan tersebut.

Artinya, jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah.

Nilai tambah harus semakin banyak diciptakan di dalam negeri.

Empat Kunci Memperkuat Rantai Nilai Global

Indonesia mengusulkan penguatan rantai nilai global melalui empat bidang utama.

Pertama: Memperkuat Konektivitas

Infrastruktur transportasi, logistik, dan digital harus semakin efisien.

Sebab produk UMKM yang bagus tidak akan kompetitif jika biaya pengirimannya terlalu mahal atau proses logistiknya terlalu lama.

Konektivitas yang lebih baik dapat membuat pelaku usaha Indonesia lebih mudah terhubung dengan pembeli di pasar regional maupun global.

Kedua: Menyederhanakan Prosedur Perdagangan

Proses ekspor harus semakin sederhana, cepat, dan dapat diprediksi.

Bagi perusahaan besar, biaya administrasi mungkin dapat ditanggung.

Namun bagi UMKM, prosedur yang rumit bisa menjadi hambatan serius.

Indonesia sendiri telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sehingga eksportir dapat memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan Indonesia secara otomatis.

Langkah seperti ini berpotensi membantu produk Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Ketiga: Tingkatkan Keterampilan dan Inovasi

Masuk ke pasar global tidak cukup hanya dengan memiliki produk.

Pelaku usaha juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami:

teknologi → standar internasional → pemasaran → desain → produksi → logistik → perdagangan digital.

Karena itu, Indonesia mendorong investasi pada keterampilan, inovasi, dan pengembangan dunia usaha.

Tujuannya jelas:

produk Indonesia harus semakin bernilai tambah, bukan sekadar semakin banyak.

Keempat: Perluas Akses Pasar dan Investasi

Indonesia juga mendorong kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar.

Semakin banyak akses pasar yang tersedia, semakin besar peluang perusahaan Indonesia untuk masuk ke jaringan produksi regional dan global.

Di sisi lain, investasi asing juga diharapkan dapat membawa teknologi, modal, serta jaringan pasar baru ke Indonesia.

AI dan Cloud Computing Mulai Mengubah Peta Perdagangan

Ada bagian lain dari pernyataan Mendag yang tidak kalah menarik.

Menurut Budi, jaringan produksi global semakin kompleks karena berkembangnya sektor jasa dan teknologi baru, termasuk kecerdasan artifisial atau AI serta cloud computing.

Teknologi tersebut kini tidak lagi hanya menjadi alat pendukung.

Dalam banyak sektor, teknologi sudah menjadi bagian dari proses penciptaan nilai.

Misalnya:

AI → desain produk → analisis pasar → otomatisasi → pemasaran → layanan pelanggan → ekspansi global.

Artinya, UMKM masa depan tidak hanya dituntut bisa berjualan.

Mereka juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

BRICS Bisa Menjadi Jembatan Baru bagi Pelaku Usaha

Bagi Indonesia, BRICS dapat menjadi salah satu platform untuk memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang dan pasar besar lainnya.

Namun, peluang tersebut tidak otomatis menghasilkan keuntungan.

Diperlukan kerja sama konkret di bidang:

• perdagangan;
• investasi;
• teknologi;
• pembiayaan;
• logistik;
• standardisasi;
• serta akses pasar.

Karena itu, forum seperti BRICS TMM menjadi penting untuk mengubah pembicaraan tingkat pemerintah menjadi peluang nyata bagi dunia usaha.

Indonesia Tidak Ingin Dunia Perdagangan Dibangun dengan “Tembok”

Budi juga mengingatkan adanya perubahan besar dalam lanskap perdagangan internasional.

Ketidakpastian global membuat sejumlah negara semakin mempertimbangkan kebijakan perdagangan yang lebih protektif.

Indonesia menawarkan pendekatan berbeda.

Pertanyaannya bukan apakah negara harus membangun “tembok” perdagangan yang semakin tinggi, melainkan bagaimana negara-negara dapat beradaptasi melalui kolaborasi.

Dalam pandangan Indonesia, kerja sama perdagangan yang terbuka dan dapat diprediksi tetap penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

WTO Juga Menjadi Perhatian

Selain UMKM dan rantai nilai global, Indonesia menyoroti kondisi sistem perdagangan multilateral.

Budi menyatakan bahwa membangun kembali kepercayaan terhadap World Trade Organization (WTO) harus menjadi prioritas bersama.

Indonesia menilai beberapa aspek penting perlu diperkuat, termasuk fungsi perundingan, agenda pembangunan, dan terciptanya persaingan yang adil.

Hal ini penting bagi negara berkembang karena sistem perdagangan yang memiliki aturan jelas memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Apa Dampaknya bagi UMKM Indonesia?

Jika gagasan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja sama konkret, dampaknya bisa cukup besar.

Bayangkan sebuah UMKM di Indonesia yang selama ini hanya menjual produknya melalui pasar lokal.

Dengan dukungan:

pembiayaan → digitalisasi → sertifikasi → logistik → akses pasar → teknologi

usaha tersebut dapat berkembang menjadi eksportir.

Dari sinilah gagasan “UMKM naik kelas” bisa benar-benar diwujudkan.

Namun, tantangannya adalah memastikan kebijakan internasional tersebut sampai kepada pelaku usaha di tingkat bawah.

Perjalanan Menuju Pasar Global Tidak Mudah

Tidak semua UMKM siap langsung menembus pasar internasional.

Mereka masih harus menghadapi berbagai persoalan seperti:

• standar produk;
• sertifikasi;
• kapasitas produksi;
• modal kerja;
• kualitas kemasan;
• konsistensi pasokan;
• bahasa;
• pemasaran;
• dan biaya logistik.

Karena itu, pembiayaan saja tidak cukup.

UMKM membutuhkan ekosistem.

Inilah mengapa empat agenda rantai nilai global yang dibawa Indonesia menjadi penting.

Peluang Indonesia Ada di Nilai Tambah

Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan pasar domestik yang luas.

Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah keunggulan tersebut menjadi produk dengan nilai tambah tinggi.

Bukan sekadar menjual:

kopi → tetapi merek kopi global.

Bukan hanya:

kakao → tetapi produk cokelat bernilai tinggi.

Bukan sekadar:

mineral → tetapi produk industri dan teknologi.

Bukan hanya:

kerajinan → tetapi brand Indonesia yang mampu bersaing di pasar dunia.

Di sinilah penguatan rantai nilai global menjadi sangat strategis.

BRICS TMM dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Pertemuan di Jaipur menunjukkan bahwa agenda perdagangan Indonesia semakin diarahkan pada isu yang lebih luas.

Bukan hanya ekspor-impor.

Tetapi juga:

siapa yang mendapat akses pembiayaan, siapa yang memperoleh teknologi, siapa yang masuk rantai produksi global, dan siapa yang mendapatkan nilai tambah terbesar.

Jika Indonesia mampu memperkuat keempat aspek tersebut, UMKM dan industri nasional memiliki peluang lebih besar untuk naik kelas.

Kesimpulan

Menteri Perdagangan Budi Santoso membawa sejumlah agenda penting dalam BRICS Trade Ministers’ Meeting di Jaipur, India, dengan menyoroti perluasan pembiayaan UMKM dan penguatan rantai nilai global. Indonesia mendorong tiga prioritas pembiayaan—literasi, inklusi digital, serta program yang adaptif—dan empat bidang penguatan rantai nilai, yakni konektivitas, fasilitasi perdagangan, peningkatan kapasitas domestik, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif.